Akurasi Data Buruk, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Belum Ada Hasil

JAKARTA - Dampak dari berbagai implementasi program penurunan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan pemerintah selama ini belum kelihatan hasilnya. Hal itu disebabkan oleh belum adanya daerah sampel yang sudah menetapkan target Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2023.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Tirta Sutedjo, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi integrasi program P3KE tahun 2023 menunjukkan tiga dari lima daerah sampel yang dikunjungi sedang melakukan verifikasi dan validasi. Baru satu di antaranya yang menetapkan sasaran pada 2023.

Adapun sejumlah lokasi yang menjadi tempat kegiatan evaluasi, yaitu di Garut, Jawa Barat; Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT); Palembang, Sumatera Selatan, lalu di Kediri, Jawa Timur; di Minahasa Sulawesi Utara. "Jadi, bagaimana dampak dari implementasi program-program penurunan kemiskinan ekstrem ini belum kelihatan," ungkapnya.

Dari hasil diskusi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda), persoalan data yang belum akurat membuat intervensi pemerintah untuk melaksanakan berbagai program penurunan kemiskinan ekstrem kurang tepat sasaran.

Masyarakat Bawah

Guru Besar bidang Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, yang diminta pendapatnya, mengatakan akurasi data kemiskinan yang buruk jelas akan menghambat program pengentasan kemiskinan. Sebab, data sangat dibutuhkan untuk perencanaan program dan anggaran, serta pelaksanaan dan penyaluran program.

"Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan ini pemerintah harus aktif melakukan intervensi dengan program-program. Pemerintah harus aware akan kebutuhan yang sesuai bagi masyarakat kelas bawah.

Langkah paling realistis, jelasnya, dengan memberi subsidi berupa aset. Kalau dana modal cepat habis, tapi aset lebih sustainable sehingga lebih cocok untuk memutar perekonomian kaum menengah ke bawah. "Tapi, bagaimanapun pembagian subsidi juga harus didukung proses pendataan yang valid. Kalau data tidak up to date, subsidi bisa salah sasaran. Hasilnya memang ada, namun tidak akan efektif karena tidak mengubah struktur ekonomi secara signifikan," jelas Bagong.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, mengatakan data yang tidak akurat menyebabkan berbagai program hasilnya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, bahkan salah sasaran dan berpotensi dimanipulasi dari hulu sampai hilir.

Persoalan ketidakakuratan data biasa mulai dari desain kuesioner, tenaga lapangan yang tidak mengamati dan menemui responden karena berbagai alasan seperti medan, sulit menemui responden, bahkan unsur kesengajaan untuk kemudahan dirinya.

Sementara pada level desa, sering kali unsur kedekatan dengan perangkat desa, menyebabkan ketidaktepatan sasaran. "Monitoring dan evaluasi menjadi kunci pada setiap lapisan pengumpulan data," tegas Suhartoko.