Empat Negara di Asia Pasifik Masih Terpuruk
Jumat, 10 Mei 2024, 00:03 WIBJAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melihat pemulihan ekonomi di Asia Pasifik pascapandemi Covid-19 belum merata. Setidaknya ada empat negara yang berada dalam situasi yang masih terpuruk, yaitu Pakistan, Sri Lanka, Maladewa, dan Laos.
Asisten Menteri Keuangan AS, Alexia Latortue, dalam Pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke- 57 di Tbilisi, Georgia, Minggu (5/5), mengatakan perlunya reformasi di negara-negara tersebut.
Secara keseluruhan, kawasan Asia Pasifik kata, Latortue, tampak baik dengan pertumbuhan yang relatif kuat dan tangguh. Namun demikian, masih ada beberapa negara yang terpuruk akibat faktor eksternal dan internal.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari hantaman empat krisis yang terjadi sekaligus selama beberapa waktu terakhir, mulai dari perubahan iklim, konflik, kerawanan pangan, dan peningkatan utang yang semakin besar.
"Secara lebih luas, kawasan ini menghadapi risiko, termasuk kondisi keuangan global yang lebih ketat, perlambatan permintaan domestik di Tiongkok dan tingkat utang yang tinggi," jelasnya.
ADB, kata Latortue, dapat memainkan peran agar negara yang jatuh ke jurang krisis bisa pulih kembali. Sementara negara yang kini mampu tumbuh positif dapat mempertahankan momentum itu.
"Ketika negara-negara berupaya mempertahankan momentum pertumbuhan dan mengelola risiko-risiko ini, mereka akan terus mengandalkan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti ADB," paparnya.
"Agenda ini masih jauh dari selesai. Tantangan-tantangan yang mendesak seperti perubahan iklim, konflik, dan kerapuhan, serta pandemi mengancam kemajuan pembangunan yang telah dicapai dengan susah payah, dan kami mendesak akan komitmen berkelanjutan untuk melakukan reformasi," pungkas Latortue.
Beratkan Negara Berkembang
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, yang diminta tanggapannya mengatakan pemulihan ekonomi yang tidak merata di kawasan Asia Pasifik akan memberatkan negara berkembang.
Hal itu karena negara sedang berkembang dihadapkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain mereka menghadapi ketidakstabilan nilai tukar dan inflasi.
"Ini akan sangat memberatkan mereka karena kebijakan ekonomi dihadapkan pada pilihan sulit, pro growth apa pro stabilisasi. Jika memilih keduanya maka yang akan terjadi tidak tercapai tujuan kebijakan yang optimal," tegas Suhartoko.
Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan suntikan dana dari lembaga internasional untuk membantu pemulihan ekonomi mereka.
Dalam skala global perlu diupayakan kerja sama multilateral terutama bagi negara maju untuk sedikit mengerem pemulihan ekonominya.
Pakar ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan kemampuan memulihkan ekonomi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, iklim investasi, dan komoditas andalannya.
Redaktur: Vitto Budi
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Pasca Lebaran, Sekretariat DPRD DKI Jakarta Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Pegawai
-
Kronologi Anggota Pasukan Bela Diri Jepang Masuk Tanpa Izin ke Kedubes China
-
Arus Mudik 2026 Naik Tajam, 10 Juta Penumpang Gunakan Transportasi Umum
-
Warga Kasemen Serang Sahur di Tengah Kepungan Banjir
-
Thailand Gunakan Radar untuk Membantu Pengendara Melacak SPBU yang Masih Jual BBM
-
Alokasi Dana Desa Bengkulu 2026 Capai Rp377,08 Miliar
-
Respons Situasi di Timur Tengah, KBRI Abu Dhabi Tetapkan Siaga III
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.