- Home
-
- Luar Negeri
-
- Amerika Serikat Dorong DK ...
Amerika Serikat Dorong DK PBB untuk Akhiri Perang di Sudan
Jumat, 01 Mar 2024, 00:00 WIBNEW YORK - Amerika Serikat (AS), pada hari Rabu (28/2), mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan guna membantu mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir setahun di Sudan antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).
Dikutip dari The Straits Times, AS mengatakan pihak-pihak yang bertikai telah melakukan kejahatan perang dan RSF serta milisi sekutunya juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. PBB mengatakan hampir 25 juta orang, setara dengan setengah populasi Sudan membutuhkan bantuan dan sekitar delapan juta orang telah meninggalkan rumah mereka dan kelaparan meningkat.
"Jelas ini adalah masalah perdamaian dan keamanan yang mendesak dan memerlukan perhatian lebih besar dari Dewan Keamanan," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam sebuah pernyataan.
"Dewan harus bertindak segera untuk meringankan penderitaan manusia, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan mengakhiri konflik di Sudan. Waktu hampir habis," katanya, tanpa merinci tindakan apa yang harus diambil oleh dewan beranggotakan 15 negara itu.
Tiga Pernyataan
Sejak perang meletus pada 15 April 2023, dewan tersebut hanya mengeluarkan tiga pernyataan pers yang mengutuk dan menyatakan keprihatinan terhadap perang tersebut. Hal serupa juga diungkapkan dalam sebuah resolusi pada bulan Desember yang menutup misi politik PBB, menyusul permintaan dari penjabat Menteri Luar Negeri Sudan.
Menurut laporan pemantau sanksi PBB, antara 10.000 dan 15.000 orang terbunuh di satu kota saja di wilayah Darfur Barat Sudan tahun lalu dalam kekerasan etnis yang dilakukan RSF dan milisi Arab sekutunya.
"Saya sangat kecewa karena tuduhan yang dirinci dalam laporan ini hanya mendapat sedikit perhatian, baik di dalam Dewan Keamanan PBB maupun di luar PBB," kata Thomas-Greenfield, yang mengunjungi kamp pengungsi di Chad dekat perbatasan dengan Darfur, Sudan pada September tahun 2017.
Pemerintah Sudan baru-baru ini melarang pengiriman bantuan melalui Chad, yang secara efektif menutup jalur penting pasokan ke wilayah Darfur yang luas, yang dikendalikan oleh RSF. Thomas-Greenfield menggambarkan langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima karena mengancam jalur penyelamat yang kritis.
Reuters, tahun lalu, mencatat kekerasan yang ditargetkan secara etnis yang terjadi di Darfur Barat. Dalam ratusan wawancara dengan Reuters, para penyintas menggambarkan pemandangan pertumpahan darah yang mengerikan di El Geneina dan di rute 30 kilometer (18 mil) dari kota ke perbatasan dengan Chad ketika orang-orang melarikan diri.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Dorong Substitusi Impor, Kemenperin Pertemukan Industri Produsen dan Pengguna Pati Ubi Kayu
-
Hotel Ciputra Jakarta Resmi Menerima Sertifikasi Chinese Friendly Hotel dari Ctrip
-
PBB Sampaikan Belasungkawa bagi Korban Banjir di 4 Negara Asia
-
Kronologi Anggota Pasukan Bela Diri Jepang Masuk Tanpa Izin ke Kedubes China
-
Plt Bupati: Warga Bekasi Diingatkan Pakai Masker untuk Cegah Wabah Super Flu
-
Festival Balon Udara Wonosobo Digelar di 23 Titik, Polisi Intensifkan Patroli
-
Menhan AS: Operasi Militer ke Suriah Balas Serangan ISIS
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.