KKP Perkuat Produk Hukum Dukung Implementasi Ekonomi Biru
Kamis, 22 Feb 2024, 08:32 WIBJAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat produk hukum untuk mendukung implementasi kebijakan prioritas berbasis ekonomi biru.
"Pelaksanaan kebijakan sektor kelautan dan perikanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan dukungan kerangka hukum yang memadai untuk mempertegas arah kebijakan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho dalam keterangan di Jakarta, Rabu (21/2).
Karenanya, lanjut dia, pihaknya berharap ada masukan, tanggapan serta rumusan yang ideal dari para pemangku kepentingan terhadap dukungan hukum yang tepat dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan berbasis ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie.
Ia menyampaikan dukungan hukum KKP terhadap kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru harus terus diperkuat untuk menopang efektivitas kebijakan menuju ekonomi secara berkelanjutan.
Ia menyampaikan dukungan hukum KKP terhadap kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru harus terus diperkuat untuk menopang efektivitas kebijakan menuju ekonomi secara berkelanjutan.
"Produk hukum baik itu regulasi, administrasi, kontrak, putusan pengadilan, konvensi internasional,dan aturan kebijakan harus terpadu, harmonis, dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Semua itu harus diperkuat untuk mendukung kebijakan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta menyampaikan salah satu tantangan sektor kelautan dan perikanan adalah tumpang tindih beberapa kebijakan.
Febry menyampaikan upaya perbaikan kebijakan akan terus dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak terkait.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dhiana Puspitawati menegaskan bahwa masalah kelautan itu tidak bisa di atasi oleh satu kementerian saja.
Ada berbagai ketentuan yang perlu menjadi rujukan salah satunya Konvensi Internasional Hukum Laut 1982 atau dikenal sebagai United Nation Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 dan berbagai konvensi internasional lainnya.
Ada berbagai ketentuan yang perlu menjadi rujukan salah satunya Konvensi Internasional Hukum Laut 1982 atau dikenal sebagai United Nation Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 dan berbagai konvensi internasional lainnya.
Redaktur: Lili Lestari
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
BPJS Kesehatan dan Gojek Kolaborasi Jamin Kesehatan Pengemudi Mitra
-
KKP Pastikan Kemudahan Izin, 433 Kapal Purse Seine Siap Melaut dari Jakarta
-
Jalur alternatif selatan untuk mudik Lebaran
-
Pemprov Kepri Lindungi 31.000 Nelayan dengan BPJS Ketenagakerjaan
-
Peletakan Batu Pertama "Cincin Donat", MRT Jakarta Targetkan 2026
-
Terindikasi Ilegal, KKP Hentikan Operasional 6 Perusahaan di Pantura Tegal
-
Rekor Dunia Pecah, Lamine Yamal Hancurkan Villarreal dan Lewati Sejarah Dos Santos
Berita Terbaru
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.