Ini Tiga Strategi untuk Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan tiga strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di 2024.

"Yang pertama, agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus memperbaiki sasaran untuk menjangkau keluarga miskin yang belum menerima program bantuan sosial maupun jaminan sosial," kata Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Tingkat Menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Upaya perbaikan data masyarakat sasaran itu, kata Wapres, merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan.

Yang kedua, kata Wapres, terus lakukan intervensi khusus untuk program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong-kantong kemiskinan maupun wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Kemudian yang ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler seperti bantuan beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan," ujarnya.

Selain tiga strategi tersebut, Wapres juga mengarahkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah agar memastikan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program, serta mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga.

"Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga lebih mempererat kembali koordinasi antarlembaga untuk memastikan komplementaritas program, serta memastikan adanya skema afirmasi agar mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda yang belum masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengakses lapangan kerja," katanya.

Wapres juga menekankan agar penyaluran bantuan sosial dapat segera direalisasikan sebelum akhir Februari 2024. Hal itu untuk memastikan dampak penyaluran bansos terpantau dalam Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2024.

Wapres Ma'ruf selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin Rapat Tingkat Menteri tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta para pimpinan lembaga negara terkait.