Pemkab Halteng Gencarkan Pembangunan Rumah Layak Huni

Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Ikram M Sangadji meninjau pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang ada di Desa Nurweda, Kecamatan Weda. Pembangunan tersebut sebagai upaya Pemkab Halteng untuk pengentasan kemiskinan.

"Kami akan bangun dua kamar tidur, kamar mandi/WC serta dapur, jadi tuan rumah tidak perlu keluarkan biaya dan bahan," kata Ikram saat bertata[ mka dengan masyarakat yang akan dibangun rumahnya, dikutip dari laman resmi Pemkab Halteng, Jumat (19/1).

Ikram menjelaskan, pembangunan RLH ini merupakan program pembangunan yang ada di lima program prioritas yaitu pengentasan kemiskinan, bukan program tertentu atau kelompok.

"Tahun ini akan dibangun, saya perintahkan Kadis Perkim dipercepat untuk empat rumah yang ada di Pesisir Desa Nurweda untuk dibangun, senada bupati juga perintahkan Kadis Perikanan menyerahkan katiting (perahu) untuk nelayan," imbuhnya.

Usai mengunjungi pembangunan RLH, Ikram turut menghadiri kegiatan menanam cabai yang bertempat di Pondok Pesantren Salman Al-Farizi, Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan.

Penanganan inflasi menjadi satu dari beberapa program prioritas Pj Bupati Ikram M Sangadji guna menjaga kestabilan daya beli masyarakat. Hal ini yang mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian terus melakukan langkah-langkah preventif dan kolaboratif untuk peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Halmahera Tengah.

Ikram memberikan semangat kepada Pondok Pesantren dan Dinas Pertanian agar terus menanamkan jiwa usahanya di bidang pertanian guna mendukung program prioritas

"Pemerintah sudah sangat bekerja keras dalam mengintervensi daya beli masyarakat terhadap produk pertanian salah satunya tanaman cabai yang pernah berada di harga Rp.170.000/kg, pemerintah daerah memberikan subsidi dengan harga Rp.110.000/kg sehingga masyarakat bisa merasa sanggup dalam membeli cabai di pasar," ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah harus memahami filosofi inflasi, sehingga tidak stagnan dengan pasrah terhadap harga pasar yang semakin tingga tanpa mengetahui akar dari kondisi harga yang semakin membludak. Ia juga menegaskan, pemerintah harus menginventarisir data petani, kelompok tani, luas lahan, jumlah komoditi yang ditanam, kebutuhan bibit, pupuk dan kebutuhan air sehingga ini menjadi data bagi pemerintah dalam melakukan pengendalian inflasi agar bisa memproduksi hasil pertanian secara mandiri.

"Tidak perlu khawatir, silakan lakukan penanaman dan saya akan berdayakan perempuan melalui PKK. Hasil produksi pondok pesantren akan diambil oleh PKK dan akan dijual ke Dharma Wanita dan Dharma Wanita akan jual di pasar secara langsung," pungkas Ikram.