Jepang akan Setujui Relokasi Pangkalan Militer AS tanpa Persetujuan Okinawa

NAHA - Pemerintah Jepang akan menyetujui perubahan rencana pekerjaan lokasi untuk pangkalan utama militer AS di Okinawa minggu depan tanpa melewati persetujuan pemerintah daerah setempat, media Jepang Kyodo melaporkan.

Pemerintah daerah Okinawa tampaknya menentang perintah pengadilan yang mewajibkan persetujuan tersebut, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut pada Sabtu (24/12).

Menteri Pertanahan Jepang Tetsuo Saito siap memberikan persetujuan melalui perwakilannya atas rencana tersebut pada hari Kamis, yang merupakan langkah pertama yang dilakukan pemerintah pusat atas nama pemerintah daerah, kata sumber pemerintah pusat.

Pengadilan Tinggi Fukuoka cabang Naha mengatakan pada Rabu bahwa Gubernur Okinawa Denny Tamaki harus menyetujui rencana tersebut pada hari Senin, sebab menolak menyetujui proyek tersebut merupakan pelanggaran hukum, dan akan sulit untuk memperbaiki situasi lainnya daripada melalui persetujuan melalui kuasa.

Pemerintah Okinawa sedang dalam tahap akhir pertimbangan untuk menunda persetujuan rencana tersebut melebihi batas waktu, dan keputusan resmi diharapkan akan diambil pada hari Senin, menurut sumber pemerintah Okinawa.

Modifikasi tersebut melibatkan penguatan tanah lunak di daerah pesisir Henoko di Nago, lokasi relokasi Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma, yang sekarang terletak di Ginowan yang berpenduduk padat.

Jika pemerintah Okinawa tidak menyetujui rencana tersebut, Saito dapat menyetujuinya menggantikan Tamaki setelah memberi tahu gubernur berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Biro Pertahanan Okinawa dari Kementerian Pertahanan berencana memulai pembangunan di sisi Teluk Oura, yang memiliki tanah lunak, pada pertengahan Januari.

Pemerintah daerah sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang harus dilakukan pada hari Rabu, meskipun pemerintah tidak dapat menghentikan pekerjaan di lokasi tersebut kecuali pengadilan tinggi membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah.

Jika keputusan tersebut dibatalkan, Tamaki memiliki waktu tiga bulan untuk membatalkan persetujuan tersebut.

Menolak rencana tersebut adalah salah satu janji kampanye Tamaki ketika ia kembali mencalonkan diri tahun lalu di tengah penentangan kuat penduduk setempat yang menginginkan pangkalan tersebut dipindahkan seluruhnya dari Okinawa.