Pertumbuhan Berkualitas Sulit jika Ekonomi Terus Bergantung ke Konsumsi

>> Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.

>> Belanja masyarakat akan bertambah 294,5 triliun rupiah, seiring dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit diharapkan berkualitas jika terus bergantung pada konsumsi sebagai kontributor utama. Sebab, konsumsi tidak akan signifikan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, di Jakarta, Kamis (21/12), mengatakan konsumsi masyarakat memang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, sebagai negara berpendapatan menengah agar tidak merasakan middle income trap, harus diupayakan memperbesar kontribusi pengeluaran investasi dengan membangun industri manufaktur yang kuat.

"Penguatan investasi tentu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat dan akhirnya peningkatan konsumsi yang punya daya tahan dalam jangka panjang," ungkap Suhartoko.

Diminta dalam kesempatan lain, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengatakan kalau mau menarik pertumbuhan ekonomi ke angka 5,2 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga harus berada di atas 5,2 persen. Bahkan bisa lebih dari itu di kisaran 5,4-5,5 persen jika komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi melambat di bawah 5,2 persen.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan kalau konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi maka tetap memerlukan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu, tetap memerlukan penciptaan lapangan kerja baru.

"Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan, seperti sektor industri, teknologi, dan jasa," kata Hera.

Dengan demikian, pemerintah perlu mendorong investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

"Investasi perlu menerapkan kebijakan pajak yang mendukung penghasilan masyarakat dan memberikan insentif kepada perusahaan untuk meningkatkan produksi dan memberikan gaji yang lebih tinggi," katanya.

Selain itu, pemerintah juga perlu melindungi masyarakat terbawah dengan memperkuat sistem perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan meningkatkan daya beli mereka.

Kunci Utama

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan bahwa konsumsi masyarakat menjadi kunci utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,2 persen pada 2024. "Jadi untuk pertumbuhan 2024, Kementerian Keuangan masih melihat potensi kita tumbuh di sekitar 5,2 persen. Kunci dari Indonesia kalau mau tumbuh di angka itu adalah konsumsi," kata Suahasil dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (21/12).

Menurut dia, konsumsi masyarakat harus bisa tumbuh di atas 5 persen tahun depan, bahkan hingga ke 5,2 persen supaya bisa menjadi penggerak perekonomian nasional. Sebab, konsumsi menyumbang proporsi yang tinggi dalam produk domestik bruto Indonesia.

Wamenkeu menilai pada 2024 potensi konsumsi masih terlihat dari gerak ekonomi masyarakat dan gerak ekonomi rumah tangga, terlebih dengan adanya rangkaian kampanye pemilihan umum (pemilu) mendatang.

Dia pun berharap penyelenggaraan pemilu dapat memberikan keyakinan kepada investor sehingga mendorong angka investasi. "Kita termasuk negara yang cukup matang, menurut saya, melakukan pemilu. Jadi, semoga dunia usaha bisa terus melihat dan tidak menunda keputusan investasinya," katanya.

Selain itu, inflasi yang relatif moderat dan terjaga di bawah 3 persen menjadi modal utama menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga secara keseluruhan. "Tentu memang banyak yang bertanggung jawab di sini, bukan hanya pemerintah. Semoga kita jaga bersama dan dengan demikian kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024," tambah Wamenkeu.

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Hendri Saparini, memperkirakan konsumsi atau belanja masyarakat akan bertambah 294,5 triliun rupiah, seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Meskipun nilai itu diperkirakan hanya akan mencapai 4,2 persen dari total konsumsi masyarakat pada 2024, tapi pemilu dan pilkada diyakini akan menggerakkan perekonomian nasional.