Pembengkakan Utang Persulit Ekonomi RI

JAKARTA - Membengkaknya pembayaran utang dan cicilan bunga utang berisiko membuat Indonesia makin di ambang krisis. Ketidakpastian perkembangan ekonomi global membuat negara berkembang, termasuk Indonesia makin rentan terjerembab dalam krisis.

Laporan terbaru Utang Internasional Bank Dunia, Rabu (13/12), menyebutkan negara berkembang mengeluarkan dana sebesar 443,5 miliar dollar AS hanya untuk membayar utang publik eksternal dan jaminan publik pada tahun 2022.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan Indonesia bersama sejumlah negara lain mempunyai utang besar karena ada Covid-19. "Banyak negara akan mengalami krisis termasuk Indonesia karena ada kenaikan utang yang tajam. Jadi jalan menuju pemulihan ekonomi masih terjal," tegasnya kepada Koran Jakarta, Kamis (21/12).

Dia mengatakan pembayaran utang bisa lebih ringan apabila ada penundaan pembayaran cicilan bunga dan utang, pengetatan belanja pemerintah, dan mengajukan pengurangan jumlah utang ke donor.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya, YB Suhartoko, menyoroti penarikan utang baru yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah itu menunjukkan ada potensi pelemahan mata uang domestik.

Secara terpisah, Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), mengatakan, sampai 12 Desember 2023, pemerintah sudah menarik utang 345 triliun rupiah untuk membiayai rencana defisit APBN 2023 sebesar 598 triliun rupiah.

"Sayangnya, tidak dipakai. Karena tidak ada defisit. Karena pemerintah menahan belanja negara," ujarnya.

Pembayaran Meningkat

Seperti diketahui, Bank Dunia melaporkan negara berkembang terancam krisis karena lonjakan pembayaran utang. Hal itu seiring dengan lonjakan suku bunga global hingga ke level terbesar dalam empat dekade.

Bank Dunia memperingatkan, dengan tingginya tingkat pembayaran tersebut, negara berkembang terancam jatuh dalam krisis karena utang telah mengalihkan sumber daya anggaran dari kebutuhan penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

"Tingkat utang yang sangat tinggi dan suku bunga yang tinggi telah menempatkan banyak negara di jalur menuju krisis," ungkap Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior Grup Bank Dunia, Indermit Gill, lewat situs resmi Bank Dunia.

Laporan itu mengungkapkan pembayaran utang termasuk pokok dan bunga, meningkat sebesar 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya di semua negara berkembang.

Sebanyak 75 negara yang memenuhi syarat untuk meminjam dari Asosiasi Pembangunan Internasional atau International Development Association (IDA) Bank Dunia, yang mendukung negara-negara termiskin membayar biaya pembayaran utang sebesar 88,9 miliar dollar AS pada 2022.

Selama dekade terakhir, pembayaran bunga oleh negara-negara ini meningkat empat kali lipat, menjadi angka tertinggi sepanjang masa sebesar 23,6 miliar dollar AS pada 2022.

"Secara keseluruhan biaya pembayaran utang untuk 24 negara termiskin diperkirakan akan membengkak pada 2023 dan 2024, sebesar 39 persen," bunyi laporan tersebut.