KPU DKI Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilu

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 perdana yang berlangsung di Kantor KPU Jakarta Timur, Pulogadung, Senin (18/12).

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengatakan simulasi ini membeberkan secara detail bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan haknya di tempat pemungutan suara (TPS).

Simulasi ini bukan untuk mencatat waktu secara detail karena itu sudah dilakukan oleh KPU RI, kami ingin simulasisecara detail pelayanan di TPS seperti apa, maka ada enam tahapan yang akan kami simulasi, yaitu persiapan pemungutan suara, pemungutan suara, kemudian pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).

Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara sudah yang tersambung dengan server KPU RI untuk kemudian dapat langsung melakukan tabulasi suara.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Tedi Kurnia, mengatakan simulasi ini bertujuan untuk mempersiapkan bimbingan teknis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Hari ini simulasi perdana se-DKI Jakarta. Ini tantangan bagi kami di KPU Jakarta Timur. Tujuannya adalah kita sebarkan ke seluruh PPK, PPS, dan KPPS untuk membantu dalam rangka bimbingan teknis (bimtek) simulasi pemungutan dan perhitungan suara di Pemilu 2024," ujarnya.

Simulasi itu melibatkan 50 orang PPK seluruhJakarta Timur yang bertujuan untuk mempermudah bagi mereka untuk melakukan bimbingan teknis kepada KPPS.

Dia berharap dengan adanya simulasi ini dapat menekan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS-TPSyang berdasarkan pengalamanpada penyelenggaraan Pemilu 2019cukup banyak terjadi.

"Tujuannya untuk menekan nol atauzeroPSU pada 2024 karena pada Pemilu 2019 terdapat delapanPSU di Jakarta Timur," kata Tedi.

Pada simulasi itu, TPS dilengkapi dengan lima bilik suara yang tertempel Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS setempat dan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024.

Di area TPS disediakan kursi untuk antrean pemilih serta tempat duduk khusus kelompok prioritas, seperti lansia dan difabel.

Area Netral

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan larangan memasang alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 di transportasi umum? di Ibu Kota.

"Kami mengimbau untuk APK yang ada di angkutan umum sekiranya masyarakat tidak melakukan pemasangan apalagi di bus tempel stiker," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.

Syafrin menyebutkan, area transportasi umum mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya seharusnya menjadi area netral.

Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga secara tegas akan langsung menurunkan APK tersebut jika ditemukan di transportasi umum atau di tempat lain yang tidak seharusnya.

"Kita harapkan itu menjadi area netral dan kemudian mohon maaf jika ada yang memasang kami tentu sudah menginstruksikan jajaran untuk pencopotan," ujar Syafrin.

Pihaknya juga akan mengingatkan secara langsung bagi penumpang transportasi umum yang memasang APK, sekaligus menurunkan penumpang tersebut.

"Tentu pada saat ditempel tidak akan teridentifikasi begitu masif orang duduk dan interval pergantiannya sangat tinggi sehingga kita sulit mengidentifikasi walaupun bus itu juga ada kamera. Untuk di halte berikutnya dipersilahkan untuk turun," kata Syafrin.