Ingin Jadi Guru atau Dosen? Ketahui Dulu Masalah Hubungan Kerja di Dunia Pendidikan

Rizma Afian Azhiim, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Hubungan kerja guru dan dosen dibangun oleh dua pihak, yaitu guru dan dosen sebagai pendidik dengan pihak manajemen sekolah atau universitas sebagai satuan pendidikan yang mempekerjakan mereka. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan seperti misalnya sekolah, madrasah, sekolah tinggi, atau universitas.

Hubungan ini berdasar pada tiga unsur: (1) Pekerjaan sebagai pendidik yang dapat dilaksanakan guru dan dosen di satuan pendidikan; (2) Imbalan atas pelaksanaan tugas sebagai pendidik; dan (3) Perintah serta syarat-syarat pelaksanaan tugas sebagai pendidik.

Ketiga unsur tersebut dikenal juga sebagai pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 2003.

Layaknya relasi buruh-majikan, hubungan antara guru dan dosen sebagai pekerja dengan satuan pendidikan sebagai pemberi kerja juga menuai berbagai persoalan yang kompleks. Kompleksitas persoalan dalam hubungan antara pendidik dengan satuan pendidikan berakar dari status hubungan kerja dan kelayakan upah, seperti yang terjadi pada kasus Hervina, guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dipecat setelah mengunggah rincian gajinya ke sosial media awal Februari lalu

Apa saja yang menyebabkan kompleksitas hubungan kerja guru dan dosen tersebut?

1. Perbedaan landasan hukum

Kompleksitas hubungan kerja guru dan dosen dimulai dari perbedaan status pemberi kerja, yaitu pemerintah dan swasta serta landasan hukum yang menaunginya.

Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, seperti sekolah negeri dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), mendasarkan hubungan kerja pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN).

Sementara hubungan kerja di sekolah swasta dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam berbagai kasus, persoalan hubungan kerja di sekolah swasta dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak dapat dinilai secara serta merta dengan norma ketenagakerjaan.

Sebagai contoh, jika mengacu pada Pasal 57 Undang-undang Ketenagakerjaan (lihat halaman 543 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja), hubungan kerja bagi pendidik kontrak atau honorer yang bersifat temporer harus dapat dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tertulis.

Padahal, Pasal 59 Undang-undang Ketenagakerjaan (lihat halaman 544 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja) mengatur secara tegas bahwa PKWT hanya dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap, pekerjaan musiman, dan pekerjaan yang terkait produk baru. Artinya, tidak dimungkinkan adanya status hubungan kerja guru dan dosen yang bersifat "tidak tetap" karena selama sekolah swasta atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) beroperasi, pekerjaan guru dan dosen akan terus ada.

Hadirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang guru dan dosen semakin memperparah kompleksitas hubungan kerja ini. Undang-undang Guru dan Dosen masih memungkinkan adanya status hubungan kerja yang bersifat tidak tetap, seperti guru kontrak, guru honorer, dan dosen tidak tetap. Kondisi tersebut justru memunculkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan jaminan keberlangsungan pekerjaan (job security) dan ketimpangan hak antar pendidik karena perbedaan status hubungan kerja.

Akibatnya, berbagai upaya para pendidik untuk mendapatkan status guru dan dosen tetap berdasarkan norma ketenagakerjaan sering kali gagal karena ketentuan administratif yang dipersyaratkan oleh aturan pelaksana Undang-undang Guru dan Dosen.