Seleksi Mandiri PTN Jangan Disalahgunakan
Kamis, 19 Okt 2023, 02:20 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah
JAKARTA - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nizam, menekankan agar seleksi mandiri perguruan tinggi negeri (PTN) jangan disalahgunakan. Hal ini merespons kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam proses seleksi mandiri.
"Kita pastikan ketika rektor melakukan seleksi mandiri itu harus jelas. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan jalur mandiri untuk kepentingan pribadi," ujar Nizam kepada awak media di Jakarta, Rabu (18/10).
Dia meminta, PTN memiliki aturan tegas dan jelas saat menyelenggarakan seleksi mandiri. Hal itu diperlukan agar penerimaan mahasiswa baru di PTN tak merugikan banyak pihak.
Nizam menyebut, menyebut kriteria yang jelas dapat menjaga integritas PTN. Hal itu agar tidak ada lagi yang memanfaatkan jalur mandiri untuk kepentingan tertentu di PTN. "Kita pastikan ketika rektor melakukan seleksi mandiri itu harus jelas. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan jalur mandiri untuk kepentingan pribadi," jelasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Bali, resmi melakukan penahanan terhadap Rektor Universitas Udayana (Unud), I Nyoman Gde Antara yang telah jadi tersangka kasus dugaan korupsi Dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi Jalur Mandiri tahun 2018 sampai 2022.
Nizam mengatakan, ketika PTN menerima dana dari masyarakat, penggunaannya harus sesuai aturan yang ada. Menurutnya, kadang tindak korupsi yang terjadi bisa saja tidak disengaja sebab tidak mengikuti langkah administratif yang ditetapkan.
"Jangan sampai ada yang dilewati, kadang sampai alpa dalam administratif. Mungkin tidak sengaja mau korupsi ini karena tidak mau mengikuti aturan administratif dan bisa jadi itu menjadi penyalahgunaan uang negara," katanya.
Dia menyebut, perguruan tinggi harus lebih tertib administratif. Dengan demimian, setiap kegiatan belanja instansi bisa tepat sasaran.
"Sehingga tepat dalam penggunaan, tepat administratif dan tepat pengelolaan," tandasnya.
Like, Share, Comment:
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP
12 Nov 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!