Tiktok Perangi Misinformasi dan Hoax Terkait Pemilu

JAKARTA - Di era digital misinformasi adalah informasi tidak benar atau tidak akurat yang disebarkan tanpa bermaksud mengelabui penerima sering terjadi. Selain itu juga sering terjadihoaxinformasi atau palsu atau bohong yaitu informasi yang dibuat-buat untuk menutupi informasi yang sebenarnya

Untuk melawan penyebaran misinformasi dan hoax menjelang Pemilu 2024, TikTok, platform hiburan digital terkemuka, berkolaborasi dengan sejumlah mitra pemeriksa fakta independen dan kredibel di Indonesia. Kerjasama ini dilakukan sebagai bagian dari inisiatif proaktif untuk menjaga integritas pemilu.

Dalam melawan misinformasi dan hoax Tiktok menggandenga sejumlah organisasi seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Agence-France Presse (AFP) Indonesia. Inisiatif ini sekaligus mempertegas komitmen TikTok dalam menyediakan ruang digital yang aman dan positif bagi semua pengguna.

"Kami percaya bahwa menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk TikTok. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, kami terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra pemeriksa fakta sebagai bentuk upaya berkelanjutan kami dalam melawan misinformasi," kata Outreach and Partnerships, Trust and Safety, TikTok Indonesia, Anbar Jayadi di Jakarta Senin (16/10).

Kerja sama ini juga sejalan dengan komitmen Tiktok untuk tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para pengguna untuk terhubung dan berkreasi. Kerja sama tercipta tersebut ini juga dapat mendorong semua orang untuk saling menjaga satu sama lain dari potensi misinformasi yang ada di ranah digital.

Memastikan integritas platform tetap terjaga menyambut Pemilu 2024, TikTok menggandeng Mafindo dan Perludem. Keduanya akan memberi informasi tentang adanya konten-konten yang mengandung misinformasi dan berpotensi membahayakan pengguna melalui kanal pelaporan khusus yang disediakan TikTok.

Mafindo dan Perludem juga akan jadi bagian dari TikTok Election Hub yang akan datang, di mana akun TikTok Mafindo dan Perludem akan dicantumkan sebagai tambahan sumber informasi kredibel bagi pengguna TikTok yang ingin mengetahui hal-hal terkait integritas sipil dan pemilihan umum.

Ketua Komite Media Sosial Mafindo Silma Agbas, isu misinformasi adalah isu industri, bukan isu salah satu platform semata. Melihat tendensinya, jumlah kontenhoaxakan meningkat menjelang Pemilu 2024.

"Oleh karenanya setiap pemangku kepentingan terkait perlu duduk bersama memikirkan solusi terbaik untuk menciptakan pengalaman berinternet yang positif dan menanggulangi penyebaran misinformasi bermuatan politik," kata

Sementara itu Peneliti Perludem Amalia Salabi, menuturkan belajar dari setidaknya dua pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia sinergi yang baik dengan semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran misinformasi. Ia percaya kolaborasi dengan Tiktok dapat membantu menyebarkan ekosistem informasi terkait pemilu.

"Kami percaya kolaborasi dengan TikTok dapat membantu menyehatkan ekosistem informasi serta melindungi pemilih dari narasi yang membahayakan selama tahapan Pemilu 2024," ujar dia.

TikTok Indonesia juga secara aktif berdiskusi dengan Anita Wahid, perwakilan Indonesia di Dewan Keamanan TikTok wilayah Asia Tenggara. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kebijakan, fitur produk, maupun langkah keamanan TikTok guna mengantisipasi tantangan saat ini dan yang akan datang.

Lebih lanjut, dengan adanya perwakilan Indonesia, nasihat dari Dewan Keamanan TikTok diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai konteks dan budaya lokal sehingga dapat memperkuat upaya perlindungan keamanan terutama menjelang Pemilu Indonesia tahun 2024. Dewan Keamanan TikTok terdiri dari para ahli, akademisi, dan organisasi non-profit independen yang mewakili beragam latar belakang, perspektif, dan keahlian di bidangnya.

Anita Wahid, Perwakilan Indonesia di Dewan Keamanan TikTok, Asia Tenggara mengatakan meningkatnya penggunaan platform digital di tengah masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital, khususnya menjelang Pemilu 2024. Momen ini juga mempertegas pentingnya kolaborasi antar platform, pemerintah, organisasi pemeriksa fakta, lembaga riset, media dan warganet.

"Kita secara bersama dalam memerangi misinformasi, serta kesadaran bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif," kata dia.

TikTok juga bekerja sama dengan AFP, termasuk AFP Indonesia, sebagai mitra pemeriksa fakta. Kemitraan ini memungkinkan TikTok untuk mengidentifikasi potensi misinformasi. Penilaian dari pemeriksa fakta memberikan masukan berharga sehingga TikTok dapat mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan Panduan Komunitas.

Selain melaporkan dan menilai potensi misinformasi, TikTok bersama mitra pemeriksa fakta seperti AFP Indonesia, juga melakukan deteksi proaktif dan membuat basis data misinformasi untuk membantu moderator menangkap dan mengambil keputusan yang akurat terhadap tren yang sedang berkembang di internet.

Sebelumnya, TikTok Indonesia juga telah mengumumkan kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) pada September 2023 sebagai wujud komitmennya untuk menyediakan dan memberikan informasi akurat kepada masyarakat. Kerja sama TikTok dan Bawaslu mencakup pengawasan dan penanganan konten disinformasi dan percepatan penyebarluasan informasi terkait

TikTok juga akan meluncurkan sebuah hub khusus dalam aplikasi untuk membantu pengguna mendapatkan informasi yang sah seputar Pemilu 2024. TikTok juga terus berusaha menjaga netralitas platform selama pemilu dengan melarang adanya iklan politik, termasuk iklan berbayar di platform dan kreator yang dibayar langsung untuk membuat konten bermerek.

"Kami tidak mengizinkan tindakan terkoordinasi untuk mempengaruhi hal tidak baik terhadap opini publik. Tiktok ada untuk menyebarkan kebahagiaan, konten yang menyebarkan misinformasi dan hoax akan kami hapus. Untuk akunnya melakukan pelanggaran beberapa kali maka akan kami hapus," ujar Anbar.