Tidak Beralasan, Pemerintah Terus-menerus Impor Jagung

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menyelesaikan masalah impor pangan khususnya jagung yang setiap tahun selalu berulang. Petani seharusnya dipacu dengan memberi insentif agar meningkatkan produktivitas sehingga impor jagung bisa dihentikan karena ketersediaan pasokan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan.

Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Masyhuri, menyayangkan keputusan pemerintah mengimpor jagung justru di musim kemarau. Padahal musim kemarau semestinya menjadi puncak panen jagung di Indonesia.

"Ini menunjukkan perencanaan yang tidak baik. Kan sudah setahun lalu tahu kalau ada El Nino. Produksi jagung semestinya justru sangat bagus, ini kok malah impor," kata Masyhuri.

Selain itu, keputusan impor saat ini menunjukkan ada kebutuhan Bulog untuk membangun gudang penyimpanan khusus jagung. Dengan adanya gudang khusus jagung, Bapanas bisa menyusun rencana stok yang matang dengan memaksimalkan produksi dalam negeri.

"Di Bantul ada Gudang Bulog khusus bawang merah. Nah, di kabupaten yang merupakan produsen jagung bisa dibuat Gudang Bulog khusus jagung atau kerja sama dengan swasta juga bisa," kata Masyhuri.

Pada kesempatan berbeda, pakar pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Zainal Abidin, mengatakan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus-menerus menjadi langganan impor pangan, termasuk untuk jagung yang seharusnya dapat dikembangkan dengan baik di RI.

"Impor, impor, dan impor lagi, sebetulnya istilah langganan impor ini tidak enak, apalagi untuk status negara agraria bagi Indonesia. Dengan impor yang terjadi setiap tahun dan sudah berulang, bisa dikatakan bahwa program subtitusi impor kita kurang berjalan serius," kata Zainal.

Apalagi, luas lahan untuk ditanami jagung di Pulau Jawa saja cukup, dan kondisi iklim makro maupun iklim mikronya mendukung. Tidak ada alasan untuk terus-menerus impor. "Seharusnya kita lebih mengedepankan substitusi impor untuk memenuhi kebutuhan," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan pemerintah perlu hati-hati dalam mengimpor jagung meskipun alasannya untuk membantu peternak ayam.

Sebab, beberapa daerah penghasil jagung justru bulan September-Oktober sedang masa tanam dan diperkirakan bulan Desember-Januari 2024 sudah panen raya. "Jika impor dilakukan mendekati panen raya, akan merugikan petani jagung," tegas Bhima.

Selain mengatur momentum, distribusi pasokan juga harus diawasi untuk memastikan komoditasnya sampai langsung ke peternak kecil, bukan hanya pemain unggas berskala besar. "Di sini pentingnya pengawasan sehingga tidak terjadi perebutan antara peternak besar dan kecil," kata Bhima.

Bukan Langkah Strategis

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan pemerintah seharusnya tidak menjadikan impor sebagai langkah strategis, melainkan langkah terpaksa atau darurat.

"Langkah strategisnya adalah mendorong peningkatan produksi dan produktivitas jagung nasional, serta menciptakan tata niaga (distribusi) jagung yang demokratis sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang merugikan peternak ayam," jelas Awan.