Jika Petani Terus Dirugikan, Sulit Capai Kedaulatan Pangan

» Hasil panen raya harus dihitung cermat untuk mengukur kemampuan nasional menghadapi kebutuhan ke depan.

» Petani harus menjadi pihak yang paling berdaulat, sesuai dengan risiko tinggi yang ditanggung.

JAKARTA - Pemerintah diminta memperbaiki kebijakan yang berkaitan ketahanan pangan khususnya upaya-upaya memenuhi cadangan beras nasional. Pemenuhan cadangan beras nasional seharusnya memprioritaskan penyerapan hasil produksi petani dalam negeri, sedangkan impor semestinya jadi alternatif terakhir.

Saat ini, kelihatannya impor jadi prioritas untuk memenuhi cadangan beras dalam negeri, sedangkan hasil produksi petani lokal hanya untuk memperkuat cadangan yang sudah ada dari impor.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melaksanakan panen raya di Subang, Jawa Barat, Minggu (8/10).

"Impor itu pilihan terakhir, setelah mengoptimalkan pasokan petani dalam negeri," kata Awan.

Sebab itu, hasil panen raya harus dihitung cermat untuk mengukur kemampuan nasional menghadapi kebutuhan ke depan.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan siklus panen raya tanaman padi yang kini berlangsung di sejumlah areal persawahan di Jawa Barat (Jabar) menambah cadangan beras nasional di tengah fenomena El Nino yang melanda Indonesia.

Seperti diinformasikan Biro Pers Sekretariat Presiden yang dikutip Antara menyatakan panen raya yang kini berlangsung di Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang itu, kata Jokowi, berlangsung di tengah penurunan volume panen raya pada semester kedua tahun ini.

Presiden pun senang menyaksikan hasil panen raya padi yang mencapai produksi hingga 9 ton per hektare di lokasi itu.

"Bisa 9 ton, memang padat sekali saya lihat dan kita harapkan dari panen-panen inilah pasokan beras bisa menambah cadangan kita," kata Presiden.

Pasokan beras dari Subang tersebut akan menambah persediaan beras nasional yang kini tersimpan sekitar 1,7 juta ton di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog). Presiden pun memperkirakan persediaan beras nasional akan kembali bertambah pada kisaran angka 1,5 juta ton sampai akhir 2023.

Presiden Jokowi pun berharap panen raya di Kabupaten Subang juga diikuti oleh areal persawahan lainnya di Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat. "Ya, ini di Kabupaten Subang bagus. Mungkin minggu depan saya mau lihat di Indramayu," kata Kepala Negara.

Data Yang Benar

Pakar pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan masa panen raya akan mendorong stok beras cukup sehingga pemerintah diharapkan tidak perlu melakukan impor.

"Pemerintah harus menggunakan data yang benar. Jika stoknya cukup, jangan sampai impor karena itu jelas merugikan petani. Kalau petani terus dirugikan maka akan sulit mencapai kedaulatan pangan. Percuma jika ketahanan pangan ada, tapi dipenuhi dari impor," kata Ramdan.

Dalam kedaulatan pangan, petani harus menjadi pihak yang paling berdaulat, sesuai dengan tanggung risikonya yang high risk. Mereka seharusnya menerima keuntungan paling besar, bukan paling kecil seperti sekarang. Mereka perlu mendapat bantuan modal, bisa melalui kelompok-kelompok tani.

Dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan impor selalu terjadi berulang ulang, ketika panen raya pemerintah kadang impor beras, dengan alasan untuk cadangan beras nasional.

Padahal, saat panen masih berlangsung, pemerintah seharusnya jangan membuat keputusan impor yang akhirnya merusak harga petani.

"Kebutuhan beras seharusnya selalu di-review secara berkala," ujar Esther.

Agar lebih transparan, dia meminta sebaiknya ada dashboard live untuk kebutuhan beras dan komoditas pangan lainnya di tiap provinsi termasuk harga dan volume yang tersedia. "Ini biar transparansi dan menghindari mafia dan rent seeker," tandas Esther.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, menilai jika cadangan beras dari hasil produksi lokal agak sulit terserap karena harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sudah di kisaran tujuh ribu rupiah per kilogram (kg), sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hanya lima rupiah per kg.