Refleksi Elitisme dan Polarisasi di Pedesaan yang Kerap Tak Tampak

Terpenuhinya tuntutan para kepala desa menunjukkan semakin kuat dan strategisnya "kekuatan" elit desa.

Ini semakin menguat lagi menjelang tahun politik. Berjumlah 74.961 di seluruh Indonesia, desa menjadi ceruk politik penting dalam pemenangan elektoral. Dalam konteks Pemilu, kepala desa pasti paham bahwa posisinya sangat strategis untuk menggiring arah suara warganya.

Ini menjadikan mereka memiliki daya tawar yang tinggi terhadap elit pusat untuk mengompromikan hal-hal yang menguntungkan posisi mereka.

Dengan kata lain, kepala desa telah menjadi kelompok elit yang dapat sangat memengaruhi konstelasi politik nasional.

Meski demikian, elitisme ini juga telah menciptakan adanya diferensiasi kelas di tengah kehidupan masyarakat desa. Misalnya, ada kelas elit yang termasuk kepala desa dan pengurus desa, ada pula kelas petani yang kerap kali juga jadi mayoritas.

Polarisasi desa yang tak tampak

Adanya diferensiasi ini seringkali menimbulkan konflik antarkelas, karena biasanya ada kelas masyarakat yang tereksklusi dari sumber daya di desa.

Terlebih lagi, kelompok elit desa ini cenderung lebih leluasa bergerak, karena mereka seringkali tidak terbaca oleh masyarakat umum. Ini karena adanya "romantisasi" terhadap kehidupan di desa-memandang sepenuhnya desa sebagai unit yang homogen, rukun dan bergotong-royong. Desa terus diibaratkan sebagai masyarakat subsisten yang mampu berdamai dengan segala keterbatasan yang mereka miliki.

Romantisasi yang terus diproduksi oleh elit politik di level supra-desa (struktur pemerintahan di atas desa) ini membuat makin banyak masyarakat tidak menyadari adanya polarisasi dan diferensiasi kelas dalam masyarakat desa.

Polarisasi ini berdampak pada ketimpangan atas penguasaan lahan dan sumber produksi pertanian di desa.

Diberikannya akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik, yang tujuannya adalah membangun desa secara fisik maupun sosial, justru seringkali dinikmati oleh segelintir elit desa saja.

Dalam sebuah riset lapangan yang yang saya lakukan di salah satu desa di Kalimantan Selatan pada tahun 2022, sumber daya yang diakses oleh desa justru lebih banyak dinikmati oleh kepala desa dan lingkaran terdekatnya, termasuk aparat desa. Tak heran jika fasilitas pembangunan dan bantuan sosial yang datang seringkali hanya dinikmati oleh keluarga dan pendukung kepala desa.

Pola akses yang tidak adil ini berimplikasi pada rasa acuh dari masyarakat terhadap segala sumber daya yang dimiliki desa. Ide otonomi desa melalui adanya akses atas sumber daya justru menjadi sarana bagi elit desa, khususnya kepala desa, untuk memperkuat posisinya di desa.