Kaum Ibu Rentan Menjadi Objek Politik Uang

JAKARTA - Kaum ibu (emak-emak) dinilai rentan menjadi objek politik uang dalam Pemilu 2024. "Kelompok emak-emak memiliki kerentanan menjadi korban politik uang. Maka, mereka perlu diedukasi agar tidak terhasut oknum-oknum yang ingin mencederai pesta demokrasi," tegas Ketua Bawaslu Jaktim, Willem Johanes Wetik, Jumat (15/9).

Dia minta agar emak-emak tidak mudah tergoda politik uang. Mereka harus terus diberi pemahaman agar tidak tergoda pola para peserta pemilu yang melanggar hukum. Padahal emak-emak sering dianggap sebagai simbol moralitas dan integritas dalam masyarakat dalam rumah tangga.

Mereka dapat berperan dalam mencegah pelanggaran pemilu dan mempromosikan praktik-praktik adil dan transparan dalam proses pemilihan. Willem menyampaikan bahwa edukasi kepada kaum emak dilakukan melalui sosialisasi tingkat kelurahan dan kecamatan.

Materi sosialisasi diberikan berupa pencegahan politik uang, politik identitas, dan ujaran kebencian. "Jadi, kami edukasi emak-emak sebagai ujung tombak pendidikan awal di rumah," katanya. Bawaslu, kata Willem, juga menggait Gen Z sebagai upaya memperkuat integritas pemilihan dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan adil dan transparan.

"Gen Z kami anggap sebagai agen perubahan. Jadi, kami rangkul untuk mengawasi secara partisipatif," jelas Willem. Menurutnya, dalam menggaet partisipasi Gen Z, Bawaslu rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat SMA. Meski begitu, dia mengaku bahwa antisipasi pencegahan pelanggaran pemilu juga membutuhkan peran semua pemangku kepentingan, bukan hanya Bawaslu.

Berdasarkan data Bawaslu tahun 2019, tingkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kota Jakarta Timur berada di angka 65 persen. Angka tersebut tertinggi dari seluruh wilayah DKI. Angka selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Seribu 43 persen, Jakarta Utara 38 persen, Jakarta Pusat 32 persen, Jakarta Barat 26 persen dan Jakarta Selatan 9 persen.

"Dengan dasar indeks kerawanan kepemiluan tersebut, kami berusaha masuk ke dimensi-dimensi. Kami akan buat penanganan khusus dan perlu diawasi secara melekat," kata Willem. Dia menambahkan, mencegah pelanggaran pemilu sangat penting. Integritas proses pemilihan adalah pondasi demokrasi yang sehat.

Pelanggaran pemilu dapat mengarah ketidakadilan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik, bahkan konflik sosial. "Yang kemarin-kemarin sering terjadi polarisasi. Ada dua kutub yang sama besarnya. Kemudian tarik menarik dalam kontestasi kepemiluan," jelasnya.