Kepala Daerah Diminta Awasi Harga Jual Gabah

Ngawi, Jatim - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta kepala daerah untuk mengawasi agar harga jual gabah di tingkat petani saat panen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru yang ditetapkan sebesar 6.500 rupiah per kilogram.

"Saya minta agar bupati atau wali kota mengawasi harga gabah petani tidak boleh dibeli di bawah harga 6.500 rupiah per kilogram atau di bawah HPP," ujar Menko Zulhas saat menghadiri kegiatan panen raya di Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, Jatim, Senin (3/3).

Seperti dikutip dari Antara, menurut Zulhas, pada bulan Maret hingga April sejumlah wilayah telah memasuki masa panen, seperti di Kabupaten Ngawi yang menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Timur dan nasional.

Ia menekankan harga beli gabah atau gabah kering panen (GKP) minimal harus 6.500 rupiah per kilogram.

"Harga tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini harus terus disampaikan sesuai arahan Presiden agar terus berjalan," kata dia.

Ia menjelaskan dengan pembelian gabah sesuai HPP, maka petani akan sejahtera, terus menanam padi, dan swasembada pangan nasional dapat terwujud.

Zulhas mengatakan pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran sebesar 139,4 rupiah triliun untuk mendukung program swasembada pangan pada 2025. 

Dana itu akan digunakan untuk berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Di antaranya penyerapan gabah dan beras petani sesuai HPP.

"Pemerintah hadir lewat Bulog untuk beli gabah dengan harga paling murah 6.500 rupiah per kilogram. Harganya dijamin 6.500 rupiah, tidak boleh ada pabrik padi dimanapun yang membeli di bawah 6.500 rupiah. Kalau tidak, hati-hati itu bisa dipanggil sama Polres," katanya.

Adapun swasembada pangan menjadi salah satu misi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengoptimalkan teknologi di sektor pangan serta melakukan berbagai inovasi, seperti infrastruktur irigasi dan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyatakan siap mendukung program pemerintah tentang swasembada pangan nasional. 

Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional mendapat target luas tanam padi dari pemerintah pusat sebesar 144.896 hektare di tahun 2024.

Dari target luas tanam tersebut, sesuai data Ngawi berhasil mencapai target 100 persen dengan produksi 771 ribu ton gabah kering giling.