Indonesia Berpeluang Jadi Navigator Pengembangan AI di Asia Tenggara

Dalam lingkup regional, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, diprediksi akan mendapatkan keuntungan ekonomi hingga US$950 miliar (Rp14.525 triliun), atau 13%, dari total produk domestik bruto (PDB) kawasan pada 2030.

Dari sebelas negara anggota ASEAN, Indonesia diperkirakan akan mendapat dampak ekonomi paling tinggi, sekitar US$366 miliar (Rp5.596 triliun), diikuti Thailand ($117 miliar), Singapura ($110 miliar), Malaysia ($115 miliar), Vietnam ($109 miliar), dan Filipina ($92 miliar).

Keuntungan ekonomi dari pemanfaatan AI di kawasan didominasi oleh dua sektor utama, yaitu marketing and sales dan supply chain management, dengan persentase penambahan nilai (value added) masing-masing sebesar 50-60% dan 20-25%.

Namun, di samping manfaat tersebut, terdapat beberapa tantangan bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam tata kelola AI pada masa depan.

Menurut studi Asia Society Policy Institute (2022), setidaknya terdapat tiga isu krusial yang perlu mendapat perhatian, yaitu inklusivitas, ketahanan siber, dan disrupsi pasar tenaga kerja.

Inklusi berkaitan dengan perlunya mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat (citizen-centric approach) dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait pengembangan dan penggunaan teknologi berbasis AI ke depan.

Dengan AI yang sangat bergantung pada data publik dari penggunaan aplikasi, layanan, dan utilitas virtual, maka ketahanan siber harus menjadi prasyarat sebelum melakukan pengembangan lebih lanjut.

Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), keberadaan regulasi spesifik tentang keamanan siber masih diperlukan. Ini untuk memperkuat keamanan infrastruktur jaringan informasi dan sumber daya di bidang keamanan siber.

Mengamankan perlindungan data pribadi berstandar tinggi dan mengantisipasi maraknya pengintaian digital (digital surveillance) harus menjadi prioritas negara. Ini sangat penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi berbasis AI.

Adopsi AI yang eksponensial dan meluas juga menimbulkan disrupsi pada pasar tenaga kerja. Menurut prediksi McKinsey (2019), Indonesia akan kehilangan 23 juta pekerjaan pada 2030. Namun, pada periode tahun yang sama akan muncul pula 27-46 juta jenis pekerjaan baru.

Oleh karena itu, kita perlu perencanaan strategi jangka panjang demi menghasilkan dan mempertahankan ketersediaan tenaga kerja berkapabilitas tinggi ke depan.

Sejauh ini, Indonesia sudah memulai langkah konkret dengan adanya 10 agenda prioritas di dalam visi "Making Indonesia 4.0" yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Salah satu inisiatif yang berdampak positif adalah upaya penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan universitas dalam menghasilkan talenta berkualitas yang mampu bekerja di industri teknologi tinggi, seperti the Artificial Intelligence and Cloud Computing Innovation Center dan Tokopedia AI Center of Excellence.