Rupiah Melemah, Sulit Menguat Lagi kalau Sudah Tembus Level Psikologis Rp16.000/US$

Pemerintah sendiri membuat target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang menjadi negara maju pada 2045 mendatang dengan pemdapatan per kapita 23.050 dollar atau sekitar 345 juta rupiah per orang per tahun dari saat ini dengan 4.050 dollar AS per kapita per tahun.

Ambang batas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu negara terjebak di MIT adalah antara 5 persen dan 45 persen dari PDB per kapita AS. Sebuah studi dilakukan pada tahun 2012 untuk melihat berapa banyak negara yang telah masuk MIT dan berapa banyak negara yang merupakan negara berpenghasilan tinggi.

Felipe, Abdon dan Kumar (2012) mengatakan bahwa negara yang terjebak sebagai MIT dapat dilihat dari batas waktu 28 tahun untuk negara berpenghasilan rendah, menengah (Keseimbangan Kemampuan Berbelanja (KKB) meningkat 4,8 persen per tahun), dan 14 tahun untuk negara berpenghasilan menengah tinggi dengan kenaikan KKB per tahun 3,5 persen. Jika negara-negara itu melebihi ambang batas jumlah tahun, mereka akan diklasifikasikan sebagai terjebak di MIT.

Aniello Iannone, kandidat Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, dan analis junior di Institut Analisis dan Hubungan Internasional (IARI), dalam analisis kebijakan yang diterbitkan oleh PSSAT UGM, baru-baru ini menyatakan bahwa negara yang ingin keluar dari MIT harus mengikuti beberapa faktor, stabilitas ekonomi, kemajuan dan kohesi sosial, kemajuan teknologi, kebijakan hukum, peraturan kelembagaan, dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu faktor yang dapat membantu suatu negara meninggalkan status MIT adalah inovasi. Tingkat inovasi yang rendah dapat memperkuat keadaan semakin terjebak di MIT.

"Kelembagaan yang lemah juga dapat menjadi masalah untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, terutama jika berdampak pada efisiensi kerangka hukum, perlindungan hak milik, dan kualitas peraturan pemerintah yang penting untuk mendorong kegiatan inovasi dan desain," kata Aniello.

"Terakhir tapi tidak kalah penting, adalah pasar tenaga kerja dan modal manusia yang tidak efisien. Negara harus memanfaatkan talenta pekerja secara efisien, dengan fleksibilitas dalam menetapkan upah dan praktik perekrutan dan pemecatan," tambahnya.

Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan Indonesia memiliki struktur yang berlapis-lapis, Indonesia menempati urutan ke-73 dari 190 negara dan peringkat ke- 50 untuk daya saing. Hal itu berarti birokrasi di Indonesia terlalu banyak aturan sehingga memperlambat investasi.