Pemimpin Mendatang Harus Mampu Tingkatkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Rakyat

» Jokowi sadar betul kalau pemerataan pembangunan nasional sudah sekian tahun ditinggalkan pemimpin-pemimpin terdahulu.

» Jokowi tinggal menyelesaikan beberapa tantangan lagi, seperti pangan, energi, dan kepastian hukum agar RI jadi negara yang aman dan layak untuk investasi.

JAKARTA - Rakyat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang diharapkan betul-betul berpikir rasional dalam menentukan pilihan pemimpin bangsa ke depan, agar kemajuan yang sudah banyak dicapai saat ini berkelanjutan.

Para pemilih juga diharapkan terhindar dari sentimen-sentimen yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang dikemas melalui berita-berita bohong (hoaks) yang banyak disebarluaskan para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar EL Mahfudzi, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Selasa (25/7), mengatakan pemimpin mendatang harus mampu meningkatkan pemerataan ekonomi rakyat yang sudah mulai dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Misalnya, kunjungan Presiden Jokowi ke Pindad tentu tujuannya agar Indonesia bisa membangun persenjataan, bukan untuk lain-lain.

"Apa yang dipikirkan Jokowi susah ditebak. Ada satu hal penting sebagai pemimpin bangsa, Presiden berpikir Indonesia sebagai bangsa bukan bangsa kecil, tetapi terbesar keempat di dunia. Jokowi memikirkan apa yang bisa dia lakukan selama ini untuk negara. Bahkan infrastruktur yang tidak penting bagi beberapa kalangan tetapi tetap dibangun Jokowi. Bahkan, dia membangun infrastruktur yang orang tidak pikirkan," kata Nazar.

Misalnya, pelabuhan yang diabaikan oleh beberapa pemerintahan sebelumnya, dibangun oleh Jokowi, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Presiden-presiden sebelumnya jauh-jauh hari sudah merencanakan, tapi sampai akhir kekuasaannya belum terlaksana.

"Jokowi tahu, Jakarta tidak bisa menampung penduduk yang terus berkembang pesat. Polusi sudah begitu tinggi tiap hari. Air dari bawah tanah dipakai, akibatnya konstruksi beberapa bangunan di Jakarta banyak yang miring," kata Nazar.

Jokowi, kata Nazar, sadar betul kalau pemerataan pembangunan nasional sudah sekian tahun ditinggalkan pemimpin-pemimpin terdahulu, sehingga sangat antusias membangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Meski banyak kalangan yang menentang, namun Jokowi tetap jalan karena tahu betul para penentang pemindahan ibu kota adalah mereka yang mau mempertahankan Jakarta yang rusak, kepentingan politik yang kecil, sangat kecil scope-nya, kepentingan kreditur, kepentingan ekonomi sesaat. Walaupun kualitas hidup di Jakarta sangat buruk dan sangat turun tiap hari, banyak yang enggan pindah, tetapi Jokowi berani melakukannya," katanya.

Dihubungi terpisah, peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan banyak yang tidak paham kalau pemindahan Ibu Kota juga untuk mengalihkan konsentrasi dana atau uang yang beredar di pusat selama ini yang sangat besar, sementara di daerah sangat kecil.

"Hal ini membutuhkan tekad luar biasa," ujar Siprianus.

Hukum Harus Ditegakkan

Hal yang tidak bisa dipungkiri dari kepemimpinan Presiden Jokowi adalah dalam sejarah belum pernah ada menteri berkuasa ditangkap karena korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan.

"Jangan dipolitisasi, tapi lihat fakta hukumnya memang korupsi," katanya.

Jokowi luar biasa. Belum pernah ada Presiden yang izinkan menteri aktifnya diperiksa aparat hukum. Itu karena presiden berprinsip hukum harus ditegakkan demi keadilan.

"Beliau sudah menunjukkan pejabat tertinggi mana pun kalau korupsi, ya kena tindakan hukum," katanya.

Selain pemerataan dan penegakan hukum, gaya kepemimpinan Jokowi yang juga harus ditiru pemimpin baru ke depan adalah tekadnya untuk terus berkeliling di seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Meskipun terlihat melelahkan, tapi Jokowi ingin mendengar sendiri apa yang diinginkan rakyat.

"Pemimpin di masa depan harus mampu melakukan hal seperti itu. Kalau mau sukses, dia harus melampaui pencapaian yang telah ditorehkan Jokowi. Capres yang ada sekarang apa sudah siap dan mampu seperti Jokowi? tanya Siprianus.

Dia mengakui, terlepas dari banyak pencapaian Presiden Jokowi, sebagai manusia memang pasti punya keterbatasan sehingga masih banyak hal yang harus dibereskan, seperti pangan, energi, dan keuangan negara, serta mengurangi impor dan memacu produksi nasional. "Capres harus becermin dari yang Jokowi lakukan. Kalau tidak bisa seperti itu, jangan ngoyo untuk berkuasa," katanya.

Berbuat Lebih Baik

Meski tinggal satu setengah tahun lagi berkuasa, Jokowi diyakini masih bisa berbuat lebih baik dan menyelesaikan tugasnya dengan prestasi yang luar biasa. Pencapaian itu bukan hanya dilihat rakyat Indonesia, tapi juga komunitas global. Jokowi bukan melakukan pencitraan, tapi pencapaiannya sesuai fakta. Uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung misalnya, banyak menuai pujian dan diberitakan luas oleh media di luar negeri.

"Jokowi tinggal menyelesaikan beberapa tantangan lagi seperti pangan dan kepastian hukum, sehingga Indonesia dinilai investor sebagai negara yang aman untuk berinvestasi," katanya.

Menurut Siprianus, Presiden Jokowi selama ini memang harus menghadapi koalisi partai politik yang memberatkan langkahnya karena kepentingan partai sering memberatkan visi negara dan visi Presiden. "Mau yang jangka pendek maupun yang jangka panjang dirusak oleh oligarki dan kronisme, padahal misi jangka panjang itu adalah misi untuk rakyat," katanya.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Wakil Rektor III, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan Indonesia perlu sosok pemimpin yang mengedepankan prinsip pemerataan ekonomi karena memang pembangunan ekonomi harus sejalan dengan sila kelima Pancasila.

"Kita memang akan sulit menghindar dari ekonomi pasar yang banyak diikuti di dunia. Sebab itu, perlu pemimpin yang punya komitmen, keberanian, dan dapat konsisten menutup kelemahan lewat ikhtiar pemerataan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan demi keadilan sosial yang beradab. Kita butuh pemimpin yang berani dan konsisten mewujudkan landasan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan," pungkas Surokim.