Pacu Diversifikasi Pangan

JAKARTA - Pemerintah harus mempercepat diversifikasi pangan lokal pengganti gandum untuk membendung bertambahnya angka kemiskinan. Sebab, akibat imbas geopolitik, harga pangan global diperkirakan terus naik ke depannya.

Direktur Center and Economic Law Studies (Celios), Bhima Yudhisthira, memperingatkan keputusan Russia menarik diri dari kesepakatan biji-bijian di laut hitam bisa mempengaruhi pasokan gandum untuk industri makanan minuman (mamin) di dalam negeri.

Meskipun impor gandum Indonesia sebagian besar dari Australia dan hanya 166.758 ton dari Ukraina, tetapi efek berkurangnya suplai gandum Russia juga berdampak serius ke perebutan gandum di tingkat global.

"Harga gandum yang jelas untuk kontrak baru bisa naik, kemudian negara yang kekurangan stok akan beli juga dari Australia. Ini kalau tidak hati-hati bisa jadi rantai pasok gandum bergeser semua," ujarnya pada Koran Jakarta, Minggu (23/7).

Menurut Bhima, sebagian besar masyarakat miskin yang terbiasa makan mi instan, misalnya harus menanggung kenaikan harga apabila ada gangguan stok gandum. "Dari data kemiskinan per Maret 2023, mi instan menyumbang 2,56 persen garis kemiskinan perkotaan dan 2,24 persen di pedesaan," sebutnya.

Makanya, dia mendorong sejumlah solusi, pertama, segera menurunkan ketergantungan gandum khususnya dalam pemenuhan karbohidrat. Pengembangan pangan lokal perlu mendapat dukungan yang serius.

"Banyak pangan lokal alternatif yang daya saingnya bisa menjadi substitusi gandum," ungkap Bhima.

Kedua dengan mendorong perusahaan pengolahan pangan untuk terus memperbesar serapan pangan alternatif selain gandum

Ketiga, pemerintah khususnya perwakilan dagang dan kedutaan di negara seperti Russia dan Ukraina perlu terus memantau perkembangan situasi dan memberikan alternatif solusi jika terjadi krisis gandum.

Keempat, memanfaatkan forum G20, forum Asean yang dihadiri perwakilan Russia dan AS untuk menghentikkan perang yang mengganggu stabilitas pangan global.

Dosen Gastronomi Sekolah Tinggi Ekonomi Trisakti, Saptarining Wulan, mendesak pemerintah bergerak cepat apalagi selain masalah geopolitik, RI juga tengah dihadapkan dengan El Nino pada Agustus hingga September mendatang. Artinya, stok pangan tidak boleh terganggu.

"Jika suplai pangan terganggu, bisa menimbulkan kerusuhan. Orang-orang sensitif karena lapar. Mereka butuh asupan makanan. Jika kedaulatan pangan tidak disiapkan dari sekarang maka kita akan alami kekurangan pangan ke depan. Makanya diversifikasi pangan itu harus dipercepat. Optimalkan sumber pangan yang telah menjadi kebiasaan nenek moyang kita dahulu. Jangan bergantung pada gandum dan beras," tegas pakar pangan lokal Trisakti tersebut.

Tak Terganggu

Setelah Russia membekukan kesepakatan biji bijian di laut hitam, India pun melarang ekspor beras non-Basmati mulai 20 Juli lalu. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan larangan tersebut secara signifikan tidak akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional.

Arief mengatakan pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras termasuk menghadapi El Nino.

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimistis beras aman," ujarnya akhir pekan lalu.