Target Satu Juta Guru ASN PPPK pada 2024 Harus Tercapai

Presiden RI, Joko Widodo menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai visi pemerintahan. SDM unggul penting agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Adapun pembangunan SDM unggul diwujudkan dalam berbagai program di sektor terkait, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Khusus di sektor pendidikan, guru menjadi profesi yang menentukan lahirnya SDM unggul. Guru harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar pembelajaran bagi murid tetap relevan. Di sisi lain, perubahan karakter murid juga menjadi tantangan tersendiri.

Dari segi kesejahteraan guru juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah sendiri menargetkan satu juta guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga tahun 2022, baru 50 persen guru diangkat menjadi PPPK.

Untuk membahas mengenai pendidikan serta tata kelola guru, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana respons PGRI terkait visi pemerintah dalam membangun SDM unggul?

Ke depan, kami membayangkan adanya era disrupsi. Hal tersebut juga coba kami respons dalam peringatan Hari Guru. Terkait SDM unggul, pendidikan merupakan dasar dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi, kita lihat kebijakan pendidikan tidak in line dalam pembangunan.

Sebagai contoh, banyak produk hukum tidak didasari kajian akademik. Akademisi dan profesi tidak dilibatkan, tapi regulasi disusun teknokrasi. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin lebar dari target yang hendak dicapai.

Yang harus ditekankan, guru ini memegang peranan penting, tapi secara posisi dia berada di hilir. Negara bertanggung jawab membuat desain dalam pembangunan SDM unggul itu. Pendidikan sangat vital, tapi tidak langsung tampak dampaknya.

Apa saja inisiatif PGRI untuk bersama-sama pemerintah dalam mewujudkan SDM unggul?

Sebisa mungkin PGRI selalu inisiatif. Kami juga memiliki program mandatori untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru. Meski begitu, inisiatif tidak bisa terus mengandalkan PGRI.

Pemerintah harus mendorong hal tersebut sebab memiliki kemampuan mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah bisa membuat program lebih komprehensif. Kami bisa melakukan pelatihan, tapi keteraturannya itu harus datang dari pemerintah.

Saat ini, ada beragam kemajuan teknologi yang harus memiliki kajian dalam hubungannya dengan pendidikan. Belum lagi ada persepsi teknologi menggantikan peran guru. Kita belum punya dasarnya, sehingga kajian tersebut harus dilakukan.

Dalam pembangunan SDM kenapa kesejahteraan guru harus dijamin?

Guru merupakan profesi yang membutuhkan kompetensi tinggi. Pendidikan amat penting, tapi salary-nya tidak. Terjaminnya kesejahteraan sangat penting untuk menarik minat generasi muda. Orang tertarik kalau ada pengembangan karier dan kesejahteraan. Jadi, tidak cukup hanya dengan slogan dan semangat-semangat. PGRI sudah menyebut guru sebagai insan cendikia.

Bagaimana pandangan PGRI terkait target pengangkatan satu juta guru ASN PPPK?