Vietnam Masuk Daftar Abu-abu Risiko Pendanaan Senjata Pemusnah Massal

HANOI - Vietnam masuk ke dalam daftar pantauan Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang (FATF), yang mengindikasikan negara tersebut berkomitmen untuk membuktikan dapat mencegah pembiayaan senjata pemusnah massal.

Keputusan yang diambil pada Jumat (23/6) menambahkan negara Asia Tenggara itu ke dalam "daftar abu-abu" dari puluhan negara di dunia yang harus diawasi lebih dekat, termasuk di antaranya Panama, Kepulauan Cayman, Uni Emirat Arab, dan Suriah.

Sementara Myanmar, Iran, dan Korea Utara adalah negara-negara yang masuk dalam "daftar hitam" kelompok tersebut.

Vietnam adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki hubungan baik dengan Korea Utara, yang sangat berminat pada program senjata nuklir meskipun mendapat kecaman secara global dan sanksi internasional yang meluas.

Pemerintah Vietnam memberlakukan aturan pada Maret untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, tetapi FATF yang berbasis di Paris tidak menganggap perombakan tersebut cukup untuk menghindari daftar abu-abu.

FATF mengatakan Vietnam sekarang berkomitmen untuk menerapkannya dengan cara memantau bank, akuntan, dan pengacara untuk mencegah pendanaan bagi senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir, kimia, atau biologi.

Vietnam juga sepakat untuk membuktikan bahwa negara tersebut dapat mencegah penghindaran sanksi terhadap individual atau entitas yang menghadapi larangan internasional karena keterlibatan mereka dengan penyebaran senjata pemusnah massal.

Selain Vietnam, 10 negara Afrika, termasuk Mozambik dan Uganda, juga berada di bawah pengawasan FATF atas risiko pendanaan, menurut informasi dari laman situs badan tersebut. Kementerian Luar Negeri Vietnam tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Sabtu.

Vietnam juga berkomitmen untuk menerapkan reformasi tambahan dalam mengatasi kekurangannya. Pemerintah akan berupaya untuk memastikan independensi otoritas yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kejahatan keuangan, mengatur aset virtual, dan meningkatkan kerja sama internasional melawan pencucian uang, kata FATF.

FATF tidak merekomendasikan peningkatan kontrol pada yurisdiksi negara dalam daftar abu-abu, tetapi hal itu akan terjadi ketika suatu negara masuk ke dalam daftar hitam.

Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan asing cenderung memantau lebih dekat hubungan mereka dengan negara-negara di dalam daftar tersebut, yang dapat mengakibatkan adanya hambatan terhadap aliran keuangan.

Pada pertemuan puncak dengan Korea Selatan pada Jumat, Vietnam mengatakan akan berpartisipasi dalam denuklirisasi semenanjung Korea.