Edukasi Aparatur agar Netral dalam Pemilu

BEKASI - Netralitas aparatur dalam Pemilu Serentak 2024 sangat penting. Maka dari itu, Bawaslu Bekasi merasa perlu untuk sosialisasi perangkat daerah untuk pemkab, TNI/Polri, Apdesi, dan Forum BPD.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bachri, mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Langkah ini juga untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. "Salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi aparatur. Salah satunya terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri," katanya di Cikarang, Jumat (9/6).

Syaiful mengatakan arah pembahasan sosialisasi terfokus pada penekanan ketaatan aparatur terhadap sumpah dan janji untuk melayani seluruh masyarakat, bukan golongan tertentu. Menurut dia, salah satu ciri keberpihakan terletak pada kecenderungan yang bisa berpotensi tidak netral. Dalam konteks pemilu dapat diartikan sebagai keberpihakan kepada salah satu partai, calon, maupun pasangan calon.

"Contoh sederhana seperti gestur tubuh yang seakan menunjukkan simbol tertentu terhadap peserta pemilu. Dalam posisi aparatur, hal-hal yang menunjukkan keberpihakan tidak diperbolehkan," katanya. Syaiful mengaku telah berkoordinasi dengan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bekasi agar netral.

"Karena memang pemerintah daerah juga konsentrasi terhadap pengawasan netralitas ASN. Apalagi sebentar lagi memasuki tahapan kampanye. ASN, TNI, dan Polri harus betul-betul netral, tidak memihak salah satu peserta pemilu," tandasnya.

Ia berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, segenap aparatur mampu menerjemahkan dengan baik hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama tahapan Pemilu Serentak 2024.