DKI Bentuk Satgas Gempa Bumi

JAKARTA - Untuk menghadapi dan meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi risiko, Pemprov DKI Jakarta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penilaian Gedung dan Nongedung dari ancaman gempa bumi. "Dengan dibentuknya Satgas Penilaian Gedung dan Nongedung, diharapkan dapat bersama-sama mengurangi risiko gempa bumi," ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Selasa (30/5).

Selain itu, Satgas juga untuk menjamin keberlangsungan usaha, meminimalkan korban jiwa, mengurangi kerugian infrastruktur dan gangguan aktivitas layanan masyarakat. DKI Jakarta juga telah melakukan berbagai upaya dalam pengurangan risiko bencana seperti peningkatan kapasitas bagi pengelola gedung bertingkat, juga ada sosialisasi dan simulasi tanggap bencana. Pendampingan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta penilaian keselamatan gedung terhadap ancaman kebakaran.

Heru menjelaskan pembentukan satgas bertujuan agar semua gedung DKI Jakarta memenuhi syarat keamanan saat terjadi bencana.

"Satgas untuk membantu meneliti gedung-gedung yang rawan gempa, juga terkait penilaian kecepatan tanggap darurat terutama misalnya gempa bumi," ujar Heru. Selain itu, Heru menyebut bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu memperhatikan titik-titik kemacetan yang menjadi jalur evakuasi bencana.

"Dari sistem SDM sudah memadai. Demikian juga dari infrastruktur kendaraan dan lain-lain sudah mencukupi. Kini, tinggal kendalanya adalah kadang menuju ke lokasi macet. Ini termasuk jalur evakuasi dan harus ditambah pos-pos Damkar dan pos terpadu di tempat-tempat strategis," lanjut Heru.

Gabungan

Satgas terpadu ini terdiri dari gabungan pemerintah pusat (BNPB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah (BPBD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat), dan Dinas Cipta Karya.

Kemudian, Tata Ruang dan Pertanahan, organisasi masyarakat (Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Jakarta Rescue), Kadin DKI Jakarta, Asia Pasific Alliance for Disaster Management Indonesia, dan Universitas Tarumanagara.

Satgas tersebut nantinya melakukan pemantauan terhadap keandalan gedung dan nongedung di Jakarta dalam menghadapi ancaman gempa bumi. Mereka akan memberi rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan gedung. Satgas juga akan melakukan koordinasi intensif dengan lembaga terkait untuk memberikan saran atau masukan terhadap hasil pemeriksaan.

Penilaian nantinya akan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang dinamakan Sistem Gedung Tangguh Bencana Gempa Bumi (Sidugatami). "Kegiatan ini menjadi upaya nyata bersama dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Tangguh Bencana," ucap Heru.

Satgas ini langsung bekerja. Mereka memeriksa Gedung Balai Kota DKI dan Menara Saidah di Jakarta Selatan. Tim terdiri dari 122 personel, dibagi dua tim. Kemarin, tim pertama memeriksa Gedung Balai Kota. Lalu tim lainnya memeriksa Menara Saidah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji menuturkan, terkait pemeriksaan kedua bangunan, sebelumnya sudah berkoordinasidengan manajemen gedung. Kemudian, hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada pemilik gedung dalam bentuk rekomendasi yang perlu diperhatikan.

Untuk tahap selanjutnya, pemeriksaan akan dilakukan dua kali sebulan menyasar fasilitas umum Pasar Kramat Jati, Apartemen Kalibata City, RSUD Koja, dan SMAN 99 Jakarta.