Asia Berupaya Atasi Kebutuhan Pendanaan Darurat

INCHEON - Para pemimpin keuangan Asia mencari cara untuk memperketat perlindungan dalam mengatasi kebutuhan pendanaan darurat selama pandemi dan bencana alam. Hal itu dilakukan di tengah kekhawatiran resesi global dan pasar keuangan yang bergejolak sehingga mempersuram prospek ekonomi.

Dampak kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) terhadap arus modal kawasan juga dapat didiskusikan ketika para menteri keuangan dan kepala bank sentral Asean+3 - yang mengelompokkan 10 anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara (Asean) bersama Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan bertemu pada Selasa (2/5).

Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki, yang ikut memimpin pertemuan tahun itu dengan Indonesia, berharap bisa membahas penguatan jalur pertukaran mata uang, sehingga memungkinkan negara anggota memanfaatkan dana dalam keadaan darurat.

Kegagalan dua bank AS baru-baru ini membuat para pembuat kebijakan khawatir tentang kerentanan dalam sistem perbankan global dan kemungkinan gejolak pasar sebagai akibat dari kenaikan suku bunga AS yang agresif.

Titik Perubahan

Dalam pertemuan dengan mitranya dari Tiongkok dan Jepang sebelum pertemuan Asean+3, Menteri Keuangan Korea Selatan, Choo Kyung-ho, mengatakan kerja sama menjadi lebih penting bagi Asia dan seluruh dunia karena ekonomi global berada pada titik perubahan.

"Meskipun hubungan ekonomi yang erat antara Tiongkok, Jepang, dan Korea, kami telah mengamati perlambatan hubungan ekonomi baru-baru ini, khususnya dalam hal perdagangan barang dan jasa," kata ketiga menteri tersebut dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Antara.

Kelompok Asean+3 menciptakan jaringan jalur pertukaran mata uang yang disebut Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) pada 2000, setelah krisis keuangan Asia pada akhir 1990- an, dan mengubahnya menjadi jaringan multilateral pada 2010, untuk saling membantu mencegah atau memerangi arus keluar modal yang tajam. Namun demikian, jalur pertukaran itu tidak pernah berjalan.

"Fakta bahwa CMIM tidak pernah digunakan sejak diciptakan menunjukkan bahwa negara-negara sulit menggunakannya," kata kepala ekonom pasar berkembang di Dai-ichi Life Research Institute, Toru Nishihama.

Negara-negara berkembang Asia diperkirakan akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat sebesar 4,8 persen pada tahun 2023, lebih cepat dari pertumbuhan 4,2 persen pada tahun 2022 berkat kebangkitan Tiongkok, seperti proyeksi Bank Pembangunan Asia (ADB).

Sementara itu, Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, mengatakan Indonesia harus mengoptimalkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok, India, dan negara-negara Asean.

Penguatan relasi dengan mitra-mitra negara strategis lainnya itu karena AS masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi selama sembilan bulan berturut-turut ditambah ada potensi gagal bayar utang sebesar 31,45 triliun dollar AS.

"Tahun ini, kita tidak bisa berharap terlalu banyak dengan ekonomi AS. Selain tren ekonominya turun bahkan menuju situasi resesi, dan (ditambah) gejolak keuangan, seperti dinamika ini (potensi gagal bayar utang) akan berlangsung selama 2023," kata Eko.