Kereta Commuter Indonesia Diminta Optimalkan Sarana yang Ada

JAKARTA - Pemerintah meminta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk melakukan review atau kajian atas operasi mereka serta mengoptimalkan sarana yang ada, menyusul tidak direkomendasikannya opsi untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Marves) Septian Hario Seto dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (6/4), mengatakan hal itu disampaikan setelah Kemenko Marves menerima laporan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana impor KRL bekas dari Jepang.

"Kemarin kami sudah sempat ada rapat eselon I untuk membahas masalah ini dan kami meminta untuk PT KCI melakukan review terhadap operasi mereka yang saat ini ada dan mengoptimalkan sarana yang ada," katanya pula.

Seto mengungkapkan, pemerintah juga meminta dilakukan retrofit yakni penggantian atau pembaruan pembaruan teknologi atau fitur baru pada rangkaian kereta lama atas sarana yang ada saat ini atau sarana yang akan pensiun.

"Jadi, pertama, review pola operasi untuk tetap bisa dioptimalkan lagi. Dan kedua, review sistem perawatan menjamin keselamatan dan keandalan sarana, khususnya pada teknologi-teknologi yang memang sudah tua," ujarnya lagi.

Pada sisi lain, Seto juga meminta agar pemesanan untuk retrofit bisa dilakukan lebih awal.

Ia membandingkan, pengadaan melalui impor maupun retrofit akan sama-sama membutuhkan waktu. Baik opsi impor maupun retrofit disebutnya baru akan dilihat hasilnya pada 2024 karena impor trainset pun akan tiba secara bertahap.

"Jadi kalau retrofit ini bisa dilakukan pemesanannya dari sekarang, harusnya 2024 kita bisa melihat beberapa hasil retrofit ini datang," katanya.

Lebih lanjut, Seto menekankan pentingnya perencanaan dalam pengadaan KRL. Ia menegaskan perlu perencanaan yang lebih baik dan lebih matang.

Dia pun memastikan nantinya proses retrofit dan pengadaan kereta baru akan dilakukan secara paralel demi menjaga keberlangsungan layanan bagi publik.

Seto menambahkan sejauh ini pemerintah belum merekomendasikan pengadaan KRL bekas melalui impor. Opsi retrofit dan pengadaan kereta baru produksi dalam negeri masih menjadi yang utama.

"So far (Sejauh ini) kita akan berpegang pada rekomendasi dari BPKP. Tapi nanti mungkin rencananya akan diadakan rapat yang dipimpin Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan) langsung terkait dengan rencana retrofit dan optimalisasi pola operasinya. Mungkin minggu depan," ujarSetopula.