Industri Diminta Pacu Produk Substitusi Impor Berkualitas

JAKARTA - Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dinilai sudah mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah melalui berbagai gerakan dan kampanye serta regulasi. Sebab itu, untuk menyukseskan gerakan tersebut, peran para pelaku industri dalam negeri baik industri besar maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus optimal.

Para pelaku industri diminta lebih memacu produk substitusi barang-barang impor agar lebih mendominasi pasar dalam negeri, termasuk kebutuhan kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada pelantikan BPP Himpi mengatakan Indonesia menjadi negara pencipta tren atau trendsetter pemanfaatan produk dalam negeri, bahkan mengalahkan Amerika Serikat (AS).

"Amerika baru saja memberlakukan di bulan Januari 2023 yang lalu untuk penggunaan produk dalam negeri, dan kita sudah satu tahun di depan sudah melakukan, sehingga kita ini sekarang jadi trendsetter bukan follower," kata Presiden.

Dalam penerapannya, realisasi belanja produk dalam negeri oleh K/L, pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN sudah mencapai 762 triliun rupiah.

Pengusaha di Indonesia, kata Presiden, dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan bisnis. "Sangat besar sekali dan ini menjadi kesempatan, jadi peluang bagi saudara-saudara yang memiliki produk-produk dengan kualitas yang baik," kata Presiden.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) mencapai 95 persen dengan penayangan lima juta produk dalam negeri di e-katalog pada tahun ini.

Selain mendorong penyerapan produk dalam negeri, aksi afirmasi BBI diharapkan menjaga permintaan produk manufaktur dalam negeri. Permintaan produk dalam negeri sendiri masih kuat dengan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mencapai 50,9 pada Desember 2022, lebih tinggi dari rerata sepuluh tahun dan diproyeksikan terus naik pada 2023 dan 2024.

Tantangan peningkatan realisasi PDN, ungkap Luhut, yaitu keterbatasan ketersediaan produk untuk substitusi impor, kapasitas produksi, dan varian serta jumlah produk di e-katalog.

Sebab itu, perlu dilakukan perbaikan dengan penajaman identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah, peningkatan jumlah industri atau UMK dalam negeri sebagai substitusi impor, peningkatan jumlah peserta showcase dalam negeri, pembelian secara langsung melalui e-katalog dan pelibatan masyarakat umum.

Produk Lokal Berkualitas

Sementara itu, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengajak Hipmi mendukung Gernas BBI dengan mengampanyekan belanja produk dalam negeri. Kapasitas Hipmi dengan 239 orang pengurus dan sekitar 236 ribu anggota aktif dari Sabang hingga Merauke dinilai akan memberi manfaat besar untuk konsumsi produk lokal.

Hipmi juga diimbau mendukung kebijakan pemerintah untuk hilirisasi industri sumber daya alam (SDA) Indonesia. Apalagi hilirisasi akan menciptakan sedikitnya 9,6 juta lapangan kerja dan nilai tambah hingga 715 miliar dollar AS bagi penerimaan negara.

Dari Yogyakarta, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, mengatakan Hipmi bisa jadi pionir gerakan belanja produk dalam negeri, karena bisnis mereka membutuhkan belanja bahan baku. Di sisi lain, sebagai pengusaha tentu mereka memiliki daya beli yang tinggi.