Organisasi Produsen Sawit Siap Sediakan Produk Berkelanjutan

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan kesiapan para anggota pelaku industri dalam menyediakan produk sawit yang berkelanjutan. Hal ini menanggapi sinyal pidato Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok pada Oktober 2022 lalu yang akan memprioritaskan perlindungan ekologis, pelestarian sumber daya dan penggunaannya secara efisien, serta pembangunan yang rendah karbon.

Wakil Sekretaris Jenderal Gapki Agam Fatchurrochman, menyatakan kesiapan pelaku industri akan permintaan produk sawit yang berkelanjutan. Ia yakin produk CPO Indonesia sudah bersaing pada pasar yang semakin hijau, apalagi Indonesia adalah produsen terbesar Certified Sustainable Palm Oil (CSPO).

"Jika Tiongkok meminta sertifikat berkelanjutan, kita semua ada, baik yang bersifat mandatory ISPO yang sudah mencapai hampir 5 juta ha, maupun bersifat voluntary RSPO, sebanyak 2,4 juta ha," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (GAPKI) Agam Fatchurrochman, melalui keterangan tertulis Kamis (2/2).

Ia mengungkapkan pelaku industri telah berupaya untuk menguatkan sistem sertifikasi ISPO nasional. Hal ini diwujudkan dengan memperbaiki prinsip dan kriteria ISPO Hulu di sisi perkebunan yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

Kendati demikian, Agam menilai pemerintah masih harus menyelesaikan standard untuk ISPO hilir, yaitu di sisi pembeli (buyer) dan penyuling (refinery) untuk memenuhi permintaan pasar. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka membangun reputasi minyak sawit Indonesia di pasar global untuk mengantisipasi dinamika akses pasar yang lahir dari transisi menuju praktik yang berkelanjutan.

Dalam empat tahun terakhir sinyal hijau Tiongkok termasuk pada sektor sawit sudah bermunculan. Hal ini terlihat dari beberapa inisiatif, seperti pembentukan Aliansi Minyak Sawit Berkelanjutan Tiongkok (CSPOA) pada 2018 hingga pengembangan Panduan Konsumsi Minyak Sawit Berkelanjutan pada 2022 oleh CSPOA. Dalam aliansi ini China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce (CFNA) dan World Wildlife Fund (WWF) tergabung di dalamnya.

Inisiatif Tiongkok didorong untuk merintis percontohan praktik transformasi menuju green value chain yang memberikan win-win solution oleh perusahaan di dalam koordinasi CFNA. Bahkan dari segi konsumen, survei Status Konsumsi Hijau Masyarakat Umum di Tiongkok 2019 menyebutkan 83,34 persen responden menyatakan dukungan untuk perilaku konsumsi hijau.

Senada dengan Agam, Senior Policy Coordinator Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Desriko Malayu Putra berpendapat, tata kelola yang baik dapat menjadi faktor untuk membangun reputasi sawit Indonesia. Tata kelola sawit yang diperlukan saat ini adalah melalui kolaborasi baik di tingkat regional dan global untuk pemenuhan aspek-aspek keberlanjutan yang terkandung dalam skema sertifikasi ISPO dan RSPO.

"Aspek keberlanjutan tidak hanya dipenuhi pada level perusahaan atau badan usaha, melainkan sampai di tingkat petani dengan pendampingan khusus yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan dan lembaga pendamping," ujar dia

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci mempercepat penerapan keberlanjutan di industri kelapa sawit. Pihaknya memberikan contoh dari kolaborasi tersebut, saat RSPO mengembangkan program untuk smallholder trainer academy bagi petani-petani sawit.

"Semangat yang sama juga ditunjukkan LTKL, di mana semua pemangku kepentingan diajak untuk saling memberikan dukungan dalam pencapaian target keberlanjutan dalam satu yurisdiksi kabupaten," kata dia.

Terkait upaya lintas sektor untuk merespons sinyal praktik hijau pasar besar, World Resources Institute (WRI) Indonesia berkolaborasi dengan Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan (Fortasbi) dan pemangku kepentingan sawit lainnya telah menginisiasi lokakarya multi pemangku kepentingan pada pada 9 November 2022. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan sawit yang terdiri dari pemerintah/regulator, pelaku usaha, pakar/akademisi dan lembaga sertifikasi, serta organisasi masyarakat sipil.

Supply Chain and Livelihood Transformation Senior Manager WRI Indonesia Bukti Bagja menyampaikan, forum multipihak ini diharapkan dapat menyinergikan upaya bersama para pemangku kepentingan industri sawit. Ajang itu diharapkan dapat menyiapkan sawit Indonesia ketika pasar-pasar besar sudah mulai mendorong praktik berkelanjutan di sektor sawit.

"Hal ini penting dilakukan untuk menjaga hubungan perdagangan komoditas sawit Indonesia dengan pasar-pasar ekspornya, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata dia.