DKI Diminta Hentikan Rumah DP Nol Persen

JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta diminta menghentikan pembangunan rumah dengan penjualan tanpa uang muka atau DP nol rupiah/persen. Harapan ini disampaikan Direktur Eksekutif Studi Perkotaan, Nirwono Joga, Senin (30/1).

"Pejabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, sebaiknya dengan tegas membatalkan dan membubarkan atau menghentikan program pembangunan rumah DP nol persen.Dari awal sudah bermasalah," katanya. Menurut Nirwono, program ini sudah terbukti tidak tepat sasaran seperti awal tujuan untuk kelompok masyarakat bawah bergeser ke kelompok menengah atas.

Dia menanggapi informasi Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) yang menyatakan sudah ada pihak ketiga yang akan membangun rumah dengan DP nol rupiah. Salah satunya, pemegang tender tersebut PT Amarta Karya (Amka). Dia akan membangun rumah DP nol persen di Halim Sky Residence, Jakarta Timur.

Menurut Kepala DPRKP, Sarjoko, swasta yang ingin membangun hunian DP nol rupiah harus terlebih dulu mendapatkan izin melalui sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DKI Jakarta. Selain itu, kata Sarjoko, saat ini swasta tengah menyelesaikan proses perizinan terkait pembangunan tersebut. Pembangunan akan dimulai setelah proses perizinan rampung.

Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP nol persen belum akan dimulai tahun ini, tapi baru tahun depan.Menurut Sarjoko, izin pembangunan masih dibahas."Kami komunikasikan lebih lanjut dengan para pemegang izin tersebut," tutur Sarjoko.

Dikonfirmasi terpisah, pakar perancangan kota dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia, Prof Ir Antony Sihombing, MPD, Ph. D mengatakan jika sudah ada pihak ketiga yang mau membangunan rumah DP nol persen, hampir pasti ada biayanya.

"Mana ada developer yang mau bekerja gratis atau setidaknya minimal ada konsesi proyek lainnya. Kalau ada biaya tambahan pembanungan pasti akan dibebankan ke cicilan," kata Antony. Menurut Antony, kalau memang benar-benar ada DP nol rupiah, lalu Pemprov DKI membayarkannya ke bank, itu sangat membantu rakyat.

"Akan tetapi, apa dana Pemprov DKI cukup? Atau DPRD sudah setuju menggunakan anggaran APBD? Apakah model ini ada dalam pola pembiayaan perbankan? Apakah ada bank yang mau," jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta diusulkan fokus saja mempercepat pembangunan Rusunawa khusus untuk keluarga pekerja muda, mahasiswa atau mahasiswi, secara besar-besaran di lokasi-lokasi strategis dan dekat titik simpul transportasi publik seperti terminal, stasiun, dan halte. Sebelumnya, DPRKP DKI Jakarta memang tak menganggarkan pembangunan hunian DP nol persen dalam APBD tahun anggaran 2023.