Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir Lantik 4 Pejabat Baru, Minta Evaluasi Total dan Target Kinerja Terukur

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dalam pelantikan tersebut, Tomsi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja agar kekurangan yang masih ada dapat segera diperbaiki dengan langkah konkret dan target yang terukur.

Tomsi meminta para pejabat yang baru dilantik tidak sekadar melanjutkan program yang sudah berjalan, tetapi juga melakukan peninjauan terhadap capaian kinerja di unit kerja masing-masing. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi persoalan, menentukan prioritas, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan organisasi.

Ia menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan, sehingga harus diikuti dengan upaya penyesuaian dan peningkatan kinerja. Pejabat yang menempati posisi baru diminta mempelajari pekerjaan yang belum tuntas maupun program yang belum berjalan maksimal pada masa kepemimpinan sebelumnya.

"Pelantikan ini merupakan suatu penyegaran di dalam sebuah organisasi, jadi merupakan sesuatu hal yang biasa dan lumrah. Namun, bagi pejabat yang dilantik di lingkungan yang baru, saya minta bisa menyesuaikan hal-hal yang belum tercapai atau hal-hal yang belum maksimal di dalam pelaksanaan tugas pejabat yang lama agar bisa dipahami, dipelajari, diperbaiki, dan ditingkatkan," ujar Tomsi.

Selain mengevaluasi pekerjaan sebelumnya, para pejabat baru diminta memahami kondisi awal organisasi yang mereka pimpin. Penguasaan data pada bidang tugas masing-masing, termasuk pemahaman terhadap dokumen dan regulasi yang menjadi landasan program, dinilai penting untuk memastikan setiap keputusan dan langkah perbaikan memiliki dasar yang jelas.

Tomsi juga mengingatkan bahwa keberhasilan suatu program tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan ataupun terselesaikannya dokumen administrasi. Menurut dia, setiap kegiatan harus mempunyai sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta hasil yang dapat dibuktikan melalui perubahan nyata.

Dalam pengelolaan program, aspek perencanaan anggaran turut menjadi perhatian. Para pejabat diminta memastikan biaya yang dialokasikan tetap wajar dan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan, sehingga penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian tujuan program secara efektif.

Penekanan terhadap target dan hasil tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri agar lebih berorientasi pada kinerja. Dengan indikator yang jelas sejak tahap perencanaan, capaian setiap kegiatan diharapkan dapat dievaluasi secara lebih terarah dan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut.

Di sisi lain, Tomsi meminta para pejabat tidak terjebak pada rutinitas administratif ketika menghadapi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka diharapkan mampu memahami permasalahan secara menyeluruh dan mencari alternatif penyelesaian yang tepat, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Apabila menemukan persoalan yang belum diatur secara terperinci dalam regulasi, para pejabat diminta melakukan kajian terhadap berbagai pilihan penyelesaian yang memungkinkan. Langkah yang diambil harus sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelesaian masalah tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif semata.

"Pertanggungjawabannya bukan hanya sekadar sudah dilaksanakan, tetapi sudah ada perubahan dan sudah ada hasil," tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pesan Tomsi bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan perlu dinilai berdasarkan hasil yang dicapai, bukan hanya berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan. Karena itu, hasil evaluasi di setiap unit kerja diharapkan diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret dan dapat dipantau perkembangannya.

Tomsi berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan memahami persoalan di lingkungan kerja masing-masing, menetapkan prioritas, serta memastikan program memberikan hasil sesuai sasaran. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan program di lingkungan Kemendagri sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Adapun empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik dalam kesempatan tersebut memiliki tanggung jawab di sejumlah bidang strategis di lingkungan Kemendagri. Mereka mencakup bidang pengelolaan keuangan dan aset, penerangan, fasilitasi pemerintahan desa, serta pengembangan kompetensi kepemimpinan.

Berikut daftar empat pejabat yang dilantik Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir pada Rabu, 21 Oktober 2026:

• Budi Santosa, sebagai Kepala Biro Keuangan dan Aset.
• Mey Rany Wahida Utami, sebagai Kepala Pusat Penerangan.
• Hendriwan, sebagai Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
• Bahri, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi keempat pejabat untuk meninjau kembali pelaksanaan program dan memperkuat pencapaian kinerja di bidang masing-masing. Melalui evaluasi menyeluruh, target yang terukur, serta pertanggungjawaban berbasis hasil, Kemendagri diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan pelaksanaan tugas memberikan manfaat bagi masyarakat.