Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kemnaker Serius Berantas Penempatan PMI Non-prosedural

21 Senin, 30 Jan 2023, 01:20 WIB | Oleh:
Kemnaker Serius Berantas Penempatan PMI Non-prosedural Kemnaker Serius Berantas Penempatan PMI Non-prosedural Doc: Istimewa
Ket. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kemnaker, Haiyani Rumondang

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan serius untuk memberantas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Pihaknya siap menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

"Kami memastikan siapapun yang terlibat dalam proses penempatan PMI secara nonprosedural pasti kami tindak tegas," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kemnaker, Haiyani Rumondang dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/1).

Sebelumnya, Kemnaker berhasil menggagalkan penempatan 87 Calon PMI non prosedural di Bandar Udara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Keberhasilan tersebut merupakan proses inspeksi mendadak Tim Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker bersama Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Timur dan UPTD Penempatan PMI Surabaya.

"Setelah dilakukan sidak tersebut, Tim Pengawas Ketenagakerjaan telah melaporkan ke Polda Jawa Timur dan saat ini sudah masuk BAP," jelasnya.

Haiyani menerangkan, selama ini pihaknya kerap melakukan Sidak terkait penempatan Calon PMI non prosedural di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Menurutnya, dengan semakin ketatnya Bandar Udara Soekarno-Hatta, maka oknum penempatan PMI nonprosedural mengalihkan aksinya ke Bandara lainnya.

"Maka kami mengimbau dan tekankan kepada seluruh Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberikan perhatian khusus permasalahan tersebut di wilayah masing-masing," tandasnya.

Direktur Binariksa Kemnaker, Yuli Adiratna, menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan dan pendalaman terkait Sidak di Bandar Udara Juanda. Dia memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan Penempatan PMI nonprocedural ini akan diproses sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

"Kami memastikan calon PMI sebagai korban untuk dilindungi dari segala ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," terangnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Gempa Magnitudo 6,7–6,9 G...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Menteri PU: Diskon Tarif Tol Nataru 2026 Sebesar 30 Persen Direncanakan Berlaku Tiga Hari

Menteri PU: Diskon Tarif Tol Nataru 2026 Sebesar 30 Persen Direncanakan Berlaku Tiga Hari

20 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +