Pemimpin G20 Sepakati 'Bali Leaders Declaration 2022'

» Indonesia berupaya maksimal menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar di antara anggota G20.

» Penting menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas.

BADUNG - Para pemimpin negara-negara G20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022 berhasil mengesahkan kesepakatan pernyataan yang dituangkan dalam "Bali Leaders' Declaration 2022".

Berdasarkan dokumen deklarasi yang diterima Antara di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Rabu (16/11), kepala negara G20 menyepakati antara lain perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, menangani krisis ekonomi termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional, mengupayakan ketahanan pangan dan energi, serta mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi.

Para pemimpin G20 juga menyerukan komitmen bersama untuk mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mengatasi perubahan iklim, dan memperkuat sektor kesehatan.

Mereka juga menyambut baik upaya Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun ini untuk menyusun berbagai isu prioritas dan kerja sama internasional yang terkoordinasi dari negara anggota, negara undangan, serta organisasi regional dan internasional.

Presiden RI, Joko Widodo dalam pembukaan KTT G20 di Bali menegaskan segala pembahasan dalam pertemuan puncak tersebut tidak boleh gagal menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia.

"Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal," tegas Jokowi di hadapan para pemimpin dan delegasi negara-negara G20.

Jokowi menekankan sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Keberhasilan itu akan tercapai jika semua pemimpin dan delegasi, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia.

Di bawah tema besar Presidensi G20 Indonesia, yaitu "Recover Together, Recover Stronger", Bali Leaders' Declaration 2022 memuat 52 poin pernyataan serta berbagai komunike dan dokumen hasil pembahasan seluruh engagement groups G20.

Setelah secara resmi menutup KTT G20, Indonesia menyerahkan Presidensi G20 selanjutnya kepada India.

Tegakkan Hukum Internasional

Sebagian besar negara G20 juga menyesalkan agresi Russia di Ukraina dan menuntut penarikan pasukan tanpa syarat dalam deklarasi yang diadopsi pada akhir pertemuan dua hari.

Dilansir oleh The Straits Times, deklarasi tersebut mengatakan sebagian besar anggota mengutuk keras perang di Ukraina.

"Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima," kata deklarasi tersebut.

"Sangat penting untuk menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. Ini termasuk membela semua tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mematuhi hukum humaniter internasional," katanya.

KTT juga mengatakan bank sentral G20 akan mengalibrasi pengetatan moneter dengan memperhatikan masalah inflasi global, sambil memperhatikan kebutuhan untuk membatasi "limpahan lintas negara".

Anggota G20 juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk menghindari volatilitas nilai tukar yang berlebihan sambil mengakui bahwa "banyak mata uang telah bergerak secara signifikan" tahun ini.

Terkait utang, mereka menyuarakan keprihatinan tentang situasi yang "memburuk" di beberapa negara berpenghasilan menengah dan menekankan pentingnya semua kreditur berbagi beban yang adil.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan ekonomi pada 2022 dan 2023 berada pada kondisi ketidakpastian yang tinggi akibat laju pemulihan ekonomi yang tidak berbarengan. Hal itu menyebabkan preferensi pilihan kebijakan ekonomi negara maju adalah pro stabilisasi yang didukung kebijakan moneter yang kontraktif dengan menaikkan suku bunga acuan mereka, sehingga menyebabkan pelemahan mata uang negara sedang berkembang.

"Pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 yang tidak berbarengan ini merupakan pelajaran bagi pemimpin dunia untuk kerja sama dalam ekonomi makro, tujuannya untuk mengurangi frekuensi gejolak ekonomi dunia, sehingga mendorong terjadinya kestabilan ekonomi paling tidak dari sisi ekonomi makro. Masalahnya, siapa yang jadi penjaga komitmen tersebut," kata Suhartoko.