Mafia Berupaya Halangi Pengembangan Pertanian Multikultural

Senin, 24 Okt 2022, 00:04 WIB

» Produksi padi nasional stagnan akibat konversi lahan sawah ke perumahan juga meningkat.

» Kampanye pangan lokal semestinya memiliki target yang jelas dari tahun ke tahun.

Ket. Foto: Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, kepada Koran Jakarta, Minggu (23/10), me­ngatakan dengan pertanian multikultur, ke­tahanan, dan keamanan pangan akan lebih terjaga, berkelanjutan, berkeadilan serta me­nyejahterakan petani kecil. Indonesia, jelasnya, sangat cocok untuk me­ngembangkan pertanian multikultur, karena masing masing daerah memiliki potensi pa­ngan lokal dan makanan khas selain padi/be­ras yang dapat digali dan lebih dikembangkan. — Sumber: ISTIMEWA

JAKARTA - Selain mengantisipasi krisis pangan global, pemerintah juga dituntut mewujudkan kedaulatan pangan berbasis pertanian multikultur dengan diversifikasi pangan lokal.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, kepada Koran Jakarta, Minggu (23/10), mengatakan dengan pertanian multikultur, ketahanan, dan keamanan pangan akan lebih terjaga, berkelanjutan, berkeadilan serta menyejahterakan petani kecil.

Indonesia, jelasnya, sangat cocok untuk mengembangkan pertanian multikultur, karena masing masing daerah memiliki potensi pangan lokal dan makanan khas selain padi/beras yang dapat digali dan lebih dikembangkan.

"Pengembangannya belum optimal dibanding potensi yang ada, masih cenderung monokultur," kata Awan.

Hal itu sangat disayangkan karena produksi padi nasional stagnan akibat konversi lahan sawah ke perumahan juga meningkat.

Tidak berkembangnya program substitusi pangan menurut Awan karena masih banyak mafia impor pangan yang menghendaki pemerintah terus mengimpor meskipun menguras devisa negara.

"Makanya, pemerintah sulit mengejar target kemandirian pangan. Padahal, banyak pilihan kebijakan yang sebenarnya bisa didorong. Misalnya, gerakan bersama untuk kembali mengutamakan pangan lokal melalui revitalisasi pertanian multikultur sebagai basis diversifikasi pangan dan peningkatan produksi pangan lokal," jelas Awan.

Sambil mendorong pertanian multikultur, pada saat yang sama pemerintah juga perlu mengupayakan demokratisasi tata niaga pangan melalui penguatan koperasi tani. Hal itu bertujuan agar perekonomian petani lebih tertata sehingga bisa tumbuh pesat.

"Dengan penguatan koperasi tani, sektor pangan tidak lagi menjadi arena perburuan rente, para importir atau mafia pangan," pungkas Awan.

Target yang Jelas

Dari Yogyakarta, Guru Besar Pertanian Universitas Gadjah Mada, (UGM), Masyhuri, mengatakan kampanye pangan lokal melalui gelar pangan Nusantara oleh Badan Pangan Nasional tidak boleh hanya menjadi ceremony tahunan tanpa target yang jelas. Setiap kampanye pangan lokal semestinya memiliki target yang jelas dari tahun ke tahun dan harus fokus pada selera konsumen.

"Saya selalu bilang kampanye pangan lokal jangan ketela rebus terus, tapi bagaimana chef terbaik mengenalkan pangan berbahan lokal yang rasa dan brand-nya sekelas makanan modern," kata Masyhuri.

Menurut Masyhuri, selera konsumen sebagai tujuan utama dari semua kampanye pangan berbahan baku lokal, seperti ketela, sagu dan sebagainya. Sulit diharapkan menjadi berharga bagi perubahan selera konsumen kalau gerakan pangan lokal hanya mengoleksi pangan-pangan lokal tradisional yang memang sulit untuk disukai konsumen hari ini.

Kedua, Badan Pangan harus fokus pada program yang benar-benar berkontribusi bagi pengembangan pertanian secara nyata dan terlihat success story-nya setiap tahun dengan kebijakan yang terhubung dengan kementerian.

Salah satu masalah utama pertanian nasional menurut Masyhuri adalah petani Indonesia yang mayoritas adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan hanya 0,3 hektare. Padahal dalam UUPA dan diulang kembali dalam UU No 1 Tahun 1960 tersurat jelas bahwa minimal lahan petani adalah dua hektare.

Di masa Orde Baru, ada kebijakan transmigrasi yang membuat petani gurem di Jawa berpindah ke luar Jawa dengan diberi tanah dua hektare. "Badan Pangan semestinya memiliki kebijakan yang jelas dan konkret seperti itu, agar masalah pertanian kita yakni petaninya gurem semua, tidak memiliki tanah, bisa naik kelas memiliki lahan pertanian yang memadai," jelas Masyhuri.

Pada akhir pekan lalu, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, di Malang, Jawa Timur, mengatakan salah satu upaya untuk memperkuat sektor pangan di dalam negeri melalui Gelar Pangan Nusantara (GPN) yang memperkenalkan potensi pangan Nusantara.

Dalam Gelar Pangan Nusantara kali ini, pihaknya melakukan rangkaian kegiatan yang bersifat edukatif melalui berbagai lomba yang mendorong kreativitas, yang mengandung pesan dan kampanye seputar penguatan pangan nasional.

Selain itu, juga mengampanyekan gerakan untuk mengurangi pemborosan pangan dan sosialisasi gerakan makan telur setiap hari untuk meningkatkan gizi masyarakat, termasuk untuk mengurangi prevelansi stunting.

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.