Pemerintah Wajib Menjaga Stabilitas Harga Komoditas
Selasa, 06 Sep 2022, 00:03 WIBJAKARTA - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga komoditas di masyarakat setelah ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kita berharap kenaikan harga energi ini tidak menjalar ke harga barang yang lain," katanya di Kompleks DPR RI di Jakarta, Senin (5/9).
Suahasil menuturkan kenaikan harga BBM pasti akan berimplikasi pada kenaikan harga-harga komoditas lain termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Peningkatan pada harga komoditas lain tersebut biasanya akan mencapai level tertinggi pada bulan pertama setelah kenaikan harga BBM. Kemudian, berlanjut pada bulan kedua dan kembali normal pada bulan ketiga.
Meski demikian, Suahasil menegaskan pemerintah akan berupaya meredam tekanan yang diterima masyarakat akibat adanya kenaikan harga komoditas ini.
Menanggapi pernyataan Wamenkeu, Pakar Ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, mengatakan pemerintah hanya bisa menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok, bukan komoditas ekspor seperti batu bara dan sejenisnya.
"Karena komoditas ekspor harganya ditentukan oleh market dunia. Sedangkan komoditas bahan pokok, sebetulnya secara rasional tentu BBM sebagai komponen pembentuk harga utama akan meningkatkan harga kebutuhan pangan," katanya.
Maka yang bisa dilakukan pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki adalah menjamin ketersediaan suplai bahan pokok, serta BBM itu sendiri harus lancar supaya stabilitas harga tidak terganggu.
Selama ini, kata Leo, sering terjadi saat panen harga dikonsumen tidak kunjung turun, atau sebaliknya. Akan menjadi masalah kalau bukan masa panen harga bahan pokok naik, hasil bumi yang akan diantar ke konsumen terpicu oleh kekurangan produksi dan harga transportasinya naik. Kedua, pemerintah dengan kebijakannya harus bisa mengondisikan stabilitas harga di market.
Karena kalau harga sudah naik, turunnya susah. Kecuali, pemerintah konsisten jika besok harga minyak dunia turun, harus adil mengikuti harganya, ikut turun.
Terlalu Remehkan Dampak
Di bagian lain, Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan pemerintah tampak terlalu meremehkan dampak dari kenaikan harga BBM subsidi kali ini. Seolah-olah dengan penyaluran BLT, inflasi yang akan naik bisa diimbangi.
"Kenaikan harga BBM pasti akan berdampak pada kenaikan harga komoditas pokok dan harga lainnya. Apalagi semua kegiatan bisnis dan rumah tangga terdapat biaya transpotasi atau BBM yang sudah merupakan biaya rutin. Di negara lain saat ini kenaikan harga BBM dan energi menimbulkan inflasi yang pelik dan berlarut-larut. Jadi, jangan ada kesan menyepelekan seolah-olah beres dengan BLT," papar Aditya.
Menurut Aditya, hal yang tidak kalah penting adalah dampak psikologis telah timbul seperti pesimistis terhadap masa depan ekonomi. Nah, ini dampak pada ekonominya sudah dihitung? Pemerintah mesti kerja keras memastikan semua lini ekonomi jalan seperti sebelum BBM naik. Itu butuh kerja keras, turun ke lapangan, ketemu dengan pelaku ekonomi. Jangan karena sudah ada BLT, lalu kerja as usual," tandas Aditya.
Redaktur: Redaktur Pelaksana
Penulis: Antara, Eko S, Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Keselamatan Meningkat, DPR RI Apresiasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026
-
Doktor ITS Kembangkan Model Ergonomis untuk K3 Konstruksi
-
Pemprov Babel Bantu Umat Konghucu Rayakan Imlek guna Perkuat Kerukunan
-
Hadapi SNPMB 2026, Sosialisasi dan Pembekalan Diberikan Universitas Jambi pada Siswa di Kabupaten/Kota
-
KPK: Modus Korupsi Kepala Daerah Berulang, Terungkap dari 10 OTT 2025–2026
-
Google Siapkan Fitur Avatar 3D di Gemini Android, Wajah Digital Siap Gantikan Kamera Asli
-
Pemprov Harap Warga Lebih Banyak Naik Angkutan Umum
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.