Lonjakan Harga Pangan Global Berpotensi Memicu Krisis Sosial

» Inflasi tinggi melemahkan daya beli masyarakat dan dampaknya paling dirasakan mereka yang kurang mampu.

» Dalam jangka panjang perlu diimplementasikan politik pangan yang berorientasi pada bahan baku lokal.

JAKARTA - Tahap pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 kembali menghadapi tantangan lonjakan harga pangan dan energi dunia karena faktor geopolitik dan perubahan iklim. Kenaikan harga pangan global tersebut bahkan berpotensi menjadi krisis global baru yang memicu krisis sosial bahkan politik.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, dalam keterangan di Jakarta, Senin (16/5), mengatakan dunia usaha akan terus berkoordinasi dengan pemerintah guna mengantisipasi dampak krisis global bagi Indonesia.

"Kadin Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan meminimalisir krisis pangan, sehingga tidak berdampak menjadi krisis sosial yang kemudian bisa menjadi krisis politik dalam negeri," kata Arsjad.

Koordinasi tersebut dalam bentuk penguatan ketahanan pangan dan pertanian Indonesia. Kadin, jelasnya, memiliki program pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan skema close loop yang ditujukan untuk membina petani serta menciptakan kerja sama antara perusahaan besar maupun kecil dengan para petani di Indonesia.

Dikatakan, kelangkaan beberapa komoditas bahan pangan seperti kedelai dan gandum, berkurangnya pasokan dan produksi bahan pangan di beberapa negara akibat kemarau panjang, ditambah dengan kelangkaan pasokan minyak akibat perang, telah menyebabkan inflasi global.

Kondisi itu ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi dipastikan melemahkan daya beli masyarakat dan dampaknya paling dirasakan mereka yang kurang mampu dan berpotensi menyebabkan krisis sosial, di mana terjadi risiko peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin melebar.

Bersiap Diri

Proteksi bahan pangan masing-masing negara pun mulai dilakukan dan tidak ada lagi slogan pro-ekspor untuk bahan pangan. Walaupun dampak inflasi global di Indonesia relatif kecil dibanding dengan inflasi global dan di negara lain, namun harus bersiap diri dan mengantisipasi terhadap imbas inflasi global.

"Dibutuhkan gotong royong, dialog sosial, dan kerja sama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, pelaku usaha, buruh untuk menghadapi tantangan krisis ini," katanya. Indonesia juga memegang peran yang kritikal dalam mempererat kerja sama ekonomi internasional ini, terutama melalui Presidensi G20.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, yang diminta pendapatnya mengatakan pemerintah dan pelaku usaha harus memperkuat kemandirian pangan. Pelaku usaha misalnya masuk dengan cara memperkuat investasi sektor pangan.

"Dalam jangka panjang perlu diimplementasikan politik pangan yang berorientasi pada bahan baku lokal," tegasnya.