Warga Terusir Akibat Pembangunan Hotel dan Apartemen di Sleman, Simak Riset Mahasiswa UGM

YOGYAKARTA - Pembangunan hotel, apartemen, maupun fasilitas komersial semakin marak di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman membuat warga setempat terusir secara fisik maupun sosial.

Demikian salah satu simpulan riset mahasiswas UGM terkait fenomena gentrifikasi (alih fungsi lahan) dari sudut pandang korban displacement di Kabupaten Sleman, khususnya di Padukuhan Karangwuni, Kecamatan Depok.

Anggota tim riset tersebut adalah Zahra Auliani Fauziatunnisa dan Akhmad Khanif (Fakultas Ilmu Budaya) serta Benyamin (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) yang juga melibatkan pakar gentrifikasi yaitu Hardian Wahyu Widianto dan Yeremias Torontuan Keban.

Data BPS 2020 menyebutkan terjadi kenaikan pembangunan hotel secara signifkan di Kabupaten Sleman, di mana pada tahun 2015 hanya terdapat 26 hotel berbintang dan 363 hoten non-bintang, naik secara drastis menjadi 65 hotel berbintang dan 715 hotel non bintang.

Pembangunan yang massif di Kabupaten Sleman ini menyebabkan terjadinya fenomena gentrifikasi, yaitu perubahan alih fungsi lahan.

Dari riset mereka, Zahra dan tim menemukan bahwa fenomena keterusiran tidak hanya terjadi sebatas fisik saja, dimana warga terpaksa pindah karena tanahnya digunakan untuk pembangunan, namun juga sekaligus keterusiaran secara sosial, yaitu hilangnya keterikatan masyarakat dengan daerahnya akibat perubahan sosial budaya pasca pembangunan.

Selain itu, pembangunan apartemen di daerah ini juga turut menyumbangkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Krisis air, polusi suara, dan bahkan konflik sosial perpecahan antara masyarakat karangwuni pun juga sempat terjadi pada saat pembangunan Apartemen.

"Di sisi lain, pembangunan kost eksklusif untuk mahasiswa secara masif di daerah karangwuni juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, diantaranya yaitu lunturnya kebersamaan antar warga, berkurangnya secara drastis acara maupun pagelaran tradisional sebagai ajang silaturahmi antar warga," kata Zahra, dikutip dari rilis pers Humas UGM, Jumat (20/8).

Selain itu, kenaikan harga tanah yang begitu tinggi, diimbangi dengan prospek bisnis kost mahasiswa yang cenderung menguntungkan juga mendorong warga untuk menjual rumahnya di karangwuni untuk kemudian dijadikan usaha kost mahasiswa.

"Hal ini menyebabkan berukurangnya secara drastis warga asli Karangwuni yang masih bertahan dan bertempat tinggal di sana," kata Zahra.

Zahra mengungkapkan, kurangnya perhatian pada aspek manusia dan kehidupan sosial masyarakat di dalam kebijakan pembangunan, membuat kajian kritis tentang gentrifikasi perlu dilakukan.

Dukungan pemerintah dan media komersial pada proses gentrifikasi membuat konflik sosial ini sering diabaikan dan hanya dianggap sebagai permasalahan sementara. Padahal perlu untuk mengkaji masyarakat yang menjadi korban keterusiran akibat dari proses ini, karena kerugian jangka panjang secara aterial dan sosial yang mereka alami.

Gentrifikasi akan terus terjadi dan permasalahan sosial yang mengikuti juga berpotensi untuk terus terulang seiring dengan ekspansi perkotaan yang semakin masif di masa mendatang.

Dengan demikian, tidak hanya kota besar yang perlu mempersiapkan strategi solutif terhadap permasalahan sosial akibat gentrifikasi, tetapi juga kawasan peri-urban perlu mempersiapkan perencanaan pembangunan yang tetap memperhatikan kehidupan sosial di dalamnya.

Gentrifikasi akan terus terjadi dan permasalahan sosial yang mengikuti juga berpotensi untuk terus terulang seiring dengan ekspansi perkotaan yang semakin masif di masa mendatang.

"Pemerintah perlu membuat kebijakan perencanaan tata ruang dan wilayah yang lebih terpadu dengan mengambil perspektif dari masyarakat, sehingga fenomena keterusiran yang dialami oleh masyarakat, kedepannya dapat lebih di mitigasi dicegah," tandas Benyamin.