Percepat Vaksinasi

DKI Jakarta belum tergeser sebagai penyumbang kasus Covid-19 terbesar di Tanah Air. Angka terakhir, Minggu (7/2), dari 10.827 kasus baru Covid-19 secara nasional, 4.213 kasus atau 39 persen di antaranya berasal dari Jakarta. Ini benar-benar mengkhawatirkan karena penduduk Jakarta hanya 3,90 persen dari penduduk Indonesia.

Melihat tingginya penularan Covid-19 di Jakarta, ada usulan dari anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) agar di wilayaha DKI Jakarta diberlakukan lockdown pada akhir pekan. Alasannya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selama ini berlangsung dinilai tidak efektif. Lockdown akhir pekan ini berlaku bagi kota dan kabupaten yang berkategori zona merah dan oranye. Setiap warganya dilarang ke luar rumah di akhir pekan mulai jam 8 malam hari Jumat sampai dengan hari Senin jam 5 pagi.

Sontak usulan ini menuai reaksi dari masyarakat. Pelaku usaha keberatan dengan usulan lockdown akhir pekan karena sejumlah sektor usaha seperti perhotelan dan pariwisata justru mengandalkan momen akhir pekan untuk meningkatkan omzet penjualannya yang sudah turun drastis selama beberapa bulan. Lockdown akhir pekan tidak akan efektif padahal pengorbanan yang dilakukan pengusaha untuk tidak beroperasi dari Jumat malam sampai Senin pagi sangat besar.

Aktivis sosial, dokter Tirta, pun tidak setuju. Alasannya, hal itu akan menimbulkan kerumunan baru hari biasa, terutama di hari Kamis. Kalau sudah terjadi kerumunan, dipastikan angka penularan akan meningkat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memastikan tidak akan menerapkan lockdown akhir pekan untuk menurunkan laju penularan Covid-19. DKI masih akan menjalankan skema PSBB sesuai arahan PPKM di Jawa-Bali. Virus Covid-19 menyebar terus tidak mengenal waktu. Maka dari itu, semua protokol kesehatan yang berlaku di PPKM dan PSBB harus dijalankan dengan ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.

Pemprov DKI Jakarta pun seharusnya menjalankan PPKM Skala Mikro yang akan diterapkan pemerintah pusat mulai 9 Februari. Dalam skema ini, setiap desa dianjurkan mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping tim pelacak dan fasilitas kesehatan di tingkat desa seperti puskesmas.

Dan yang tidak kalah penting, program vaksinasi juga harus secepatnya dilakukan. Jangan sampai riset Bloomberg yang menyebutkan dibutuhkan waktu 10 tahun bagi Indonesia untuk vaksinasi menjadi kenyataan mengingat sangat lambannya proses vaksinasi yang sudah berjalan, rata-rata hanya 58.764 dosis per hari.

Jika kecepatan vaksinasi kita masih seperti sekarang ini, dan kemudian yang terjadi adalah penyebaran Covid-19 lebih cepat dan tidak tercapai herd immunity seperti yang kita bayangkan, kita bisa ditolak masuk negara lain dan warga negara lain pun enggan datang ke Indonesia. Itu artinya kita tidak bisa berdagang, dan akibatnya semakin susah kita bangkit dari keterpurukan ekonomi.