Kementan Tidak Berdaya Menekan Impor Kedelai

» Impor kedelai dalam enam tahun terakhir rata-rata lebih dari dua juta ton per tahun.

» Kebijakan importasi hanya menguntungkan importir pencari rente, tetapi mencekik petani.

JAKARTA – Rencana Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kembali mengimpor kedelai pada tahun ini 2,6 juta ton menunjukkan ketidakberdaya­an lembaga tersebut mengatasi permin­taan bahan baku dalam negeri, teruta­ma komoditas pertanian.

Padahal, dalam acara rapat kerja na­sional Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara, pada Senin (11/1), Presi­den Joko Widodo (Jokowi) sudah meng­ingatkan jajaran Kementerian Pertanian untuk mengatasi masalah impor pangan terutama kedelai, jagung, gula, beras, dan bawang putih.

Menanggapi rencana impor kedelai tersebut, Pakar Pertanian dari Universi­tas Trunojoyo Bangkalan, Madura, Ih­sannudin, mengatakan impor adalah ja­lan pintas yang selalu dipilih pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan meng­atasi gejolak harga. Meskipun saat ini ti­dak terelakkan, pemerintah seharusnya mendorong pertanaman kedelai dalam negeri, dengan mendorong pemanfaatan hasil inovasi perguruan tinggi.

“Gejolak harga kedelai ini menjadi sesuatu yang membingungkan dan se­ring terulang hampir setiap tahun. Mes­kipun dalam jangka pendek sulit dihin­dari, dia berharap pemerintah jangan terpukau oleh impor sebagai cara instan mengatasi gejolak,” kata Ihsannudin.

Bagaimanapun, swasembada pangan harus diupayakan, untuk jangka pan­jang, terutama dengan mengoptimalkan beberapa varietas baru kedelai hasil ino­vasi perguruan tinggi.

“Jangan sampai inovasi mereka ber­henti sampai di jurnal, tapi harus diuji dalam skala luas. Tentu ini butuh biaya dan keberpihakan pemerintah. Namun secara jangka panjang dapat mengatasi problem gejolak harga yang selalu ter­ulang,” katanya.

Dalam rapat kerja dengan Komi­si IV DPR, Rabu (13/1) Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi, mengatakan akan kembali mengimpor kedelai tahun ini 2,6 juta ton untuk bahan baku tempe dan tahu.

Dari perkiraan jumlah impor ter­sebut, sebanyak 650 ribu ton akan ma­suk hingga Maret 2021, sedangkan sisa­nya dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun.

“Jadi, 2,6 juta ton hanya untuk bahan baku tempe dan tahu saja. Kalau ditotal impor kedelai termasuk untuk kebutuh­an tepung dan industri lainnya menca­pai lebih dari lima juta ton, tahun ini,” kata Agung.

Pada 2020 lalu, paparnya, untuk pe­riode Januari–November, impor kedelai mencapai 2,31 juta ton senilai 931,83 juta dollar AS atau sekitar 13 triliun ru­piah dengan asumsi kurs rupiah 14.000 per dollar AS. Jumlah tersebut hampir sama dengan impor kedelai sepanjang tahun 2019 sebanyak 2,67 juta ton de­ngan nilai 1,06 miliar dollar AS.

Segera Evaluasi

Pakar Ekonomi dari Universitas Ga­djah Mada Yogyakarta, Bhima Yudhisti­ra Adhinegara, secara terpisah meminta pemerintah, khususnya Kementan, un­tuk memikirkan kepentingan swasem­bada pangan dalam jangka panjang, bukan solusi jangka pendek menstabil­isasi harga yang malah menguntungkan importir pencari rente.

“Harga dalam jangka pendek bisa kembali stabil dengan membuka keran impor, namun masalah ketahanan stok kedelai di masa mendatang semakin menurun karena petani merasa keber­gantungan pada impor makin besar. Jadi pemerintah sebaiknya segera mengeva­luasi,” kata Bhima.

Kebijakan importasi yang selama ini tidak berpihak dan sangat merugikan para petani harus segera dibenahi.

“Kebijakan impor yang tidak sesuai hanya akan membuka celah kepada importir atau pencari rente untuk me­lakukan impor secara tidak sehat karena menyebabkan kerugian di tingkat petani dengan harga pembelian yang jatuh aki­bat impor,” tegas Bhima.

Kondisi tersebut, jelasnya, mendo­rong para petani untuk tidak menanam lagi komoditas impor dan beralih ke lainnya karena harga yang mereka teri­ma saat panen lebih rendah dari biaya dan tenaga yang mereka keluarkan.

“Hal yang paling mengkhawatirkan, kalau petani frustasi dan mulai alih pro­fesi. Akibatnya, produksi pertanian se­makin menurun dan ketahanan pangan akan semakin terancam sulit direalisasi­kan,” katanya.

Bhima mengimbau agar pemerin­tah fokus memperbaiki tata niaga impor berdasarkan penggunaan data produksi dan konsumsi yang valid disertai analis­is kajian yang objektif. n SB/ers/E-9