Wamen PU Tegaskan Pembangunan IKN Berlanjut di Arena Legislatif dan Yudikatif

JAKARTA - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), masih tetap berlanjut dengan memfokuskan pembangunan untuk kawasan legislatif dan yudikatif.

“Prioritas kita kan mungkin bukan infrastruktur sekarang. Yang IKN yang lanjut ya untuk legislatif maupun yudikatif,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti ditemui di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dikatakan dia pembangunan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo, dengan perencanaan pembangunan selanjutnya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Otorita IKN akan melanjutkan pembangunan yang dari Otorita IKN, juga ada dana khusus dari Kementerian Keuangan alokasinya kepada Otorita IKN,” ujarnya.

Wamen Diana mengatakan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif ini nantinya diarahkan dengan model bangunan yang kokoh dan modern.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk proyek Kementerian PU yang sebelumnya sudah berlangsung di IKN seperti Gereja Basilika dan hunian aparatur sipil negara (ASN), pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu, dengan tetap mengupayakan keberlanjutan meski anggaran terbatas.

“Kita bayarnya terakhir uang muka. Berarti dia kan masih ada pendanaan yang bisa kita dilakukan di tahun 2025 ini, sambil nanti kita melihat ke belakangnya harus seperti apa perlakuannya. Kita masih exercise terus,” ujar dia.

Menurut dia, pengkajian ulang pembangunan IKN ini dilakukan mengingat prioritas yang diterapkan oleh Presiden Prabowo bukan pembangunan infrastruktur.

“Karena prioritasnya Presiden bukan pembangunan infrastruktur. Kita harus dorong itu, kita harus dukung itu,” kata Wamen Diana.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

“Beda lah, beda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.

“Yang bisa dipakai hanya untuk operasional, yang lain diblok dulu,” kata dia. Meski demikian, menurut dia bahwa instruksi efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan belanja di Ibu Kota Nusantara, karena perubahan alokasi dana.

“Apapun bukan cuma IKN, jadi misalkan contohnya beli ATK (alat tulis kantor), dulu ada 100 rupiah misalkan, eh dengan pendekatan baru, jangan 100 rupiah, cukup 10 rupiah saja,” kata dia.

Sementara itu, Otorita IKN mengungkapkan pembangunan Taman Safari di Nusantara, Kalimantan Timur, ditargetkan mulai akhir tahun ini. “Hari ini saya menerima Pak Garibaldi (Boy) Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN. Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama 2-3 tahun ke depan,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat.

Basuki mengungkapkan, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 225 hektare yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi Taman Safari. Pembangunan ini ditargetkan dimulai paling lambat akhir tahun 2025.  Ant/S-2