Siap-Siap, 81 Ribu Koperasi Desa Bakal Serbu Seluruh Indonesia, Mendes Yandri: Lahan Harus Beres

JAKARTA - Pemerintah terus memacu akselerasi pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi baru di tingkat akar rumput.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan, fokus utama saat ini adalah memangkas hambatan administratif, terutama terkait penyediaan lahan kantor koperasi yang akan segera dipayungi oleh regulasi khusus dari kementerian terkait.

Mendes Yandri mengatakan percepatan realisasi itu diupayakan oleh pemerintah melalui langkah memastikan keberadaan lahan untuk kantor koperasi, baik di desa maupun kelurahan, sehingga koperasi segera beroperasi di seluruh Indonesia, tidak terbatas pada wilayah tertentu.

"Mungkin perlu juga kita cari solusi soal tanah ini. Tidak cuma pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat yang harus ambil alih," kata dia dalam Rapat Koordinasi Terbatas terkait Evaluasi Perkembangan Kopdes/Kelurahan Merah Putih dan Peningkatan Kapasitas SDM Kopdes/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Rabu.

Mendes Yandri menyampaikan bahwa solusi tersebut akan segera dituangkan dalam regulasi yang diterbitkan kementerian terkait. Hal itu, kata dia, dipastikan mempercepat realisasi Kopdes Merah Putih.

Selain pembangunan fisik, Mendes Yandri mengatakan pemerintah juga mengupayakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai aktor dalam program Kopdes Merah Putih melalui beragam pelatihan.

Pelatihan itu akan diberikan oleh kementerian/lembaga yang saling bekerja sama memanfaatkan kemajuan teknologi dan mempererat komunikasi. Contoh pelatihan tersebut, di antaranya pemenuhan produk yang menjadi kebutuhan harian masyarakat maupun peningkatan kualitas produk, bahkan jasa di koperasi. Dengan demikian, pemasaran juga dapat menjadi semakin luas.

"Nanti kita latih semuanya. Kita harap juga 81 ribu koperasi ini nyambung satu dengan yang lain. Nanti, ada korelasi," ujar Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan yang sama.

Rapat koordinasi diikuti setiap kementerian/lembaga yang terkait dengan koperasi, di antaranya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan PT Agrinas Pangan Nusantara.

Kolaborasi itu juga dilaksanakan bersama pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.