Reformasi Program Transmigrasi

Di masa mendatang mestinya bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja dengan sistem pengupahan yang layak. Dengan demikian, warga tidak lagi berbondong-bondong ke Malaysia atau negara lain sekadar untuk menjadi buruh kasar. Proyek infrastruktur industri hilir untuk produkproduk perkebunan seperti kelapa sawit sebaiknya digenjot agar semakin banyak menciptakan lapangan kerja.

Masih banyak birokrasi daerah yang belum memiliki visi perkebunan sehingga mengabaikan begitu saja pembangunan kawasan kluster agroindustri terpadu. Padahal ini menjadi langkah diversifikasi atau mempertinggi nilai tambah usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga lahir UMKM di sekitar area perkebunan.

Usaha perkebunan secara nasional mampu menyediakan lapangan kerja langsung sekitar 25 juta setiap tahun. Jumlah tersebut berpotensi ditingkatkan jika pemerintah secara serius menghilangkan rintangan usaha perkebunan. Jadi, jelas bahwa penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan tata pemerintahan.

Jangan lagi bersifat sentralistik karena sudah era desentralisasi dan otonomi. Ini mengharuskan perubahan baik pada tataran kebijakan maupun implementasi. Koordinasi antareselon dan pusat-daerah harus semakin baik agar tidak lagi terjadi tumpang tindih program karena bisa membuat anggaran tidak efektif.

Halaman Selanjutnya....