Reformasi Program Transmigrasi

Tanah dan petani adalah satu kesatuan dan satu jiwa. Selain mewujudkan pembaruan agraria berdasarkan semangat UUPA 1960, pemerintah juga wajib menyediakan infrastruktur yang baik untuk bertani seperti prasarana irigasi, mekanisasi, bibit, dan pupuk. Kebijakan pemeratan tanah untuk petani yang paling tepat lewat program transmigrasi.

Demi sukses reformasi agraria perlu langkah legalisasi aset tanah transmigran yang belum bersertifikat dan redistribusi aset melalui pelepasan kawasan hutan. Kabinet Kerja belum sepenuhnya merealisasikan program 144 kawasan baru transmigrasi yang direncanakan bisa menyerap sekitar 4 juta kepala keluarga (KK) dengan berbagai model penempatan dan pola usaha pertanian.

Istilah transmigrasi saat ini terdengar usang dan kurang berdaya tarik. Tak heran, banyak masyarakat lebih memilih menjadi buruh migran ketimbang mengikuti program transmigrasi. Maklum sebelum ini, transmigran penuh dengan balada kesengsaraan. Pemerintahan mendatang harus mampu mencerahkan persepsi rakyat tentang transmigrasi dan membangun Indonesia dari pinggiran.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi harus mampu merumuskan strategi baru transmigrasi. Tujuannya, agar program tersebut bisa menemukan kembali arti pentingnya untuk kemajuan bangsa.

Halaman Selanjutnya....