Reformasi Program Transmigrasi

Tak bisa dimungkiri, minat masyarakat mengikuti transmigrasi semakin kecil. Rakyat lebih tertarik menjadi TKI di luar negeri. Pemerintahan ke depan mesti menggenjot tambahan peserta transmigrasi. Infrastruktur transmigrasi harus dibenahi sebab belum terintegrasi lintas sektoral, termasuk koordinasi antarkementerian. Selain itu, belum terjalin baik sisi konektivitas.

Padahal, Kabinet Kerja telah menggariskannya sebagai strategi untuk mewujudkan koridor ekonomi. Ini terjadi antara lain karena karena kekurangan SDM. Dari sisi geografi, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT).

WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi. Tujuannya, mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan RTRW.

Program transmigrasi saat ini perlu strategi baru agar mampu mendukung agroindustri secara progresif. Selama 10 tahun terakhir, program transmigrasi seperti kehilangan arah. Infrastruktur yang telah dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal. Maka, transmigrasi harus direvitalisasi yang mencakup diversifikasi pola usaha transmigran yang didukung mekanisasi pertanian.

Ini sebagai jawaban untuk mengatasi impor pangan. Mekanisasi juga menyangkut komoditas perkebunan dan peternakan. Perkembangan usaha perkebunan dan industri turunan sebaiknya dikaitkan dengan program nasional transmigrasi. Selain itu, juga untuk membenahi aspek ketenagakerjaan para transmigran di perkebunan dan agro industri.
Halaman Selanjutnya....