APBN Bisa Lebih Berkualitas jika Obligasi Rekap BLBI Dimoratorium

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diakui menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Dari masa ke masa, perannya dalam membangun negara sudah tidak ragukan lagi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 belum lama ini menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir, APBN menjadi sumber pendanaan penting untuk melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik.

Namun demikian, ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Heru Nurmoko, mengatakan bahwa sebenarnya peran APBN bisa lebih penting lagi jika tidak terbebani kewajiban membayar cicilan dan pokok utang, terutama yang berasal dari bunga obligasi rekapitalisasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurutnya, dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, sangat penting untuk memastikan bahwa APBN memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini tidak hanya terkait dengan alokasi dana, tetapi juga dengan strategi dan kebijakan yang diambil untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu langkah strategis yang perlu dipertimbangkan adalah moratorium pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. Dana yang selama ini dialokasikan untuk pembayaran bunga obligasi tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan ekonomi kerakyatan.
Halaman Selanjutnya....