Ratu Prabu Biayai Proyek LRT dari Utang

JAKARTA - Pemegang saham PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), yakni PT Ratu Prabu berencana membangun light rail transit (LRT) di Jakarta dengan total nilai investasi sekitar 28 miliar dollar AS hingga 30 miliar dollar AS. Perseroan berencana membangun secara bertahap dengan fase pertama senilai 8 miliar dollar AS. Sumber dana investasi itu berasal dari pinjaman.

"Dana proyek LRT Jakarta akan dibiayai dari pinjaman serta tanpa jaminan," kata Direktur Utama Ratu Prabu, B Bur Maras, di Jakarta, Selasa (9/1). Dia melanjutkan, untuk menggarap proyek LRT telah menggandeng konsultan dari Amerika Serikat yakni Bechtel Corporation. Dari hasil kajian Bechtel, proyek LRT bisa dibangun di atas jalan yang sudah ada.

"Kajian juga memungkinkan modal kembali dengan tingkat pengembalian 10,9 persen. Lebih dari itu, kajian menganjurkan sistem LRT dibangun di Jakarta secepat mungkin. Kalau dalam tempo 10 tahun tidak bisa bergerak," katanya. Perseroan mengaku telah menawarkan kerja sama dengan tiga negara yakni Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Perusahaan asal negeri Tirai Bambu memberikan respons paling cepat dan berminat untuk turut serta membangun LRT. "Malah Tiongkok akan membantu pembiayaan proyek LRT ini," ujar Bur. Perusahaan asal Tiongkok itu adalah China Railway Construction Corp (CRCC). Sedangakan Exim Bank of China akan memberikan pinjaman penuh terhadap proyek LRT Jakarta.

"Mereka sudah bicara dengan Exim Bank China. Malah dia bisikan lagi kalau Eximbank pinjamkan uang dia tak memerlukan equity itu capital dari saya. Jadi no capital. Semua pinjam 100 persen," papar dia. Dia melanjutkan, Ratu Prabu Energi akan membentuk konsorsium. Pembentukan perusahaan konsorsium ini akan sesuai arahan konsultan yakni Bechtel Corporation.

Dia menuturkan, proyek ini tidak mendapat jaminan pemerintah. Rencananya, kelangsungan proyek LRT tersebut akan dijamin perusahaan asuransi. "Jadi kalau proyek yang penting begini, dalam jumlah besar. Sering dilaksanakan itu tanpa jaminan, tanpa modal sendiri.

Karena di negara kita pemerintah tidak boleh menjamin sesuatu. Kasian juga pemerintah karena DPR tidak mengizinkan. Kita sampaikan peminjam uang ini nggak ada jaminannya. Tapi saya memberikan jaminan dalam bentuk asuransi," tutur dia.

Ant/AR-2