Program KPBU dan Investasi Terus Berjalan Bangun Kota Nusantara

Penajam Paser Utara – Pemerintah Indonesia terus mendorong pembangunan Kota Nusantara sebagai ibu kota baru yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi dari berbagai pihak.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut program kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan investasi terus berjalan dalam melakukan pembangunan Kota Nusantara, ibu kota Indonesia di sebagai wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

'"Pekerja masih bekerja seperti biasa dan dapatkan haknya, karena pembangunan Kota Nusantara terus berlanjut," jelas Juru Bicara OIKN Troy Pantouw di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu (12/2).

Seperti dikutip dari Antara, pembangunan Kota Nusantara tahap kedua tetap berjalan sesuai arahan kepala negara, lanjut dia, dana pembangunan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 48,8 triliun rupiah.

"Bukan hanya dari APBN, program KPBU dan investasi juga berjalan," tambahnya.

Diproyeksikan total KPBU 60,93 triliun rupiah dan investasi 6,49 triliun rupiah, jelas dia lagi, yang bakal masuk pembangunan ibu kota Indonesia pada 2025.

KPBU menjadi instrumen utama dalam memastikan proyek-proyek pembangunan di Kota Nusantara berjalan secara optimal tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui mekanisme ini, pemerintah bekerja sama dengan badan usaha untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, transportasi publik, sistem air bersih, energi hijau, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Selain KPBU, pemerintah juga membuka peluang investasi yang luas bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan regulasi yang mendukung dan insentif yang menarik, Kota Nusantara dirancang menjadi pusat ekonomi baru yang kompetitif.

Pembangunan kawasan pusat Kota Nusantara di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2025, masuk tahap kedua yang dikerjakan hingga 2029.

Pengerjaan pembangunan tahap kedua, menyiapkan sarana prasarana untuk mencapai target Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028.

Pembangunan legislatif dan yudikatif dilakukan sepanjang 2025 hingga 2028, mulai dari penentuan pelaksanaan, filosofi dan desain, kata dia, juga dibangun hunian untuk pejabat legislatif dan yudikatif, serta infrastruktur pelengkap lainnya.

Pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif ditargetkan sudah berkantor di ibu kota baru negara Indonesia pada 2028, demikian Troy Pantouw yang juga Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik.

Pembangunan Kompleks

Pada kesempatan terpisah, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran OIKN sebesar 8,1 triliun rupiah di tahun 2025, untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif dan sistem pendukungnya di IKN Kalimantan Timur.

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran OIKN tahun 2025 sebesar 8,1 triliun rupiah untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif dan sistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah Perencanaan 2 (WP 2)," kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat membacakan kesimpulan rapat bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu.

OIKN mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR untuk membahas efisiensi anggaran yang tertera pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.