PM Paetongtarn Hadapi Rentetan Petisi Pemakzulan

BANGKOK - Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menghadapi serangkaian tuntutan hukum yang meminta diskualifikasinya hanya beberapa hari setelah menjabat dan perkembangan ini telah memperbarui risiko ketidakpastian politik di negara Asia tenggara itu.

Sejumlah aktivis dan pesaing politik telah mengajukan sekitar selusin pengaduan kepada Komisi Pemilihan Umum, badan antikorupsi, dan jaksa penuntut, dengan klaim bahwa pemimpin berusia 38 tahun itu telah melanggar standar etika dan berada di bawah pengaruh ayahnya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Paetongtarn adalah anggota ketiga dari klan berpengaruh Shinawatra yang kini menduduki jabatan politik teratas. Ia menjadi PM termuda Thailand pada 16 Agustus lalu.

Sementara pelanggaran etika merupakan dasar diskualifikasi berdasarkan hukum Thailand, dan Partai Pheu Thai yang dipimpin Paetongtarn juga terancam pembubaran karena diduga berada di bawah pengaruh Thaksin.

Ruangkrai Leekitwattana, seorang pemohon petisi berantai yang dikenal karena menyampaikan keluhan terhadap para pemimpin politik, menghubungi lembaga antikorupsi pada tanggal 10 September lalu untuk meminta penyelidikan apakah perdana menteri melanggar standar etika dengan mendorong para menteri kabinetnya untuk mengangkat jari-jari mereka dalam bentuk "hati mini" saat berpose untuk pemotretan resmi akhir pekan lalu.

Meski kejadian terbaru ini tampak remeh dan mungkin tidak lebih dari sekadar gangguan bagi pemerintahan Paetongtarn, hal itu menggarisbawahi jenis rintangan yang dihadapi pemerintahannya baru beberapa hari menjabat.

"Badan (antikorupsi) tersebut harus menyelidiki apakah pose Paetongtarn saat mengenakan seragam resmi telah melukai martabat jabatan perdana menteri dan mengikis keyakinan dan kepercayaan rakyat Thailand terhadap pemimpin tersebut," kata Ruangkrai yang adalah anggota Palang Pracharath, partai politik yang didukung militer yang telah disingkirkan Paetongtarn dari koalisi yang berkuasa.

Gugatan Hukum

Thailand baru saja pulih dari pergolakan politik menyusul pemecatan mantan pemimpin Srettha Thavisin oleh mahkamah konstitusi yang memutuskannya bersalah atas pelanggaran etika yang dituduhkan kepadanya oleh sekelompok senator.

Jika salah satu petisi tersebut sampai ke pengadilan, maka Paetongtarn menghadapi risiko dicopot dari jabatannya atau bahkan dilarang berpolitik seumur hidup.

Petisi tersebut juga dapat mengarah pada pembubaran Partai Pheu Thai dan kelompok politik lain dalam koalisi yang berkuasa.

PM Paetongtarn telah meremehkan tantangan tersebut dan sebaliknya berjanji untuk fokus pada tantangan langsung untuk menghidupkan kembali ekonomi terbesar kedua di Asia tenggara yang terhambat oleh utang rumah tangga yang hampir mencapai rekor dan biaya hidup yang tinggi.

PM Thailand itu pun berjanji untuk melakukan restrukturisasi utang besar-besaran untuk mengatasi tumpukan utang rumah tangga, menawarkan bantuan keuangan kepada usaha kecil dan mempercepat stimulus fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan pada akhir pekan ini.

"Saya akan menangani gugatan hukum tersebut dengan kemampuan terbaik saya," kata dia kepada wartawan pekan lalu.

"PM Paetongtarn mungkin belum perlu khawatir tentang masuknya keluhan saat ini, tetapi ia harus tetap berhati-hati karena beberapa pemohon tampaknya bermotivasi politik dan memiliki hubungan dengan Partai Palang Pracharath," kata Dr Stithorn Thananithichot, direktur Kantor Inovasi untuk Demokrasi di Institut Raja Prajadhipok di Bangkok.

"Jumlah petisi jelas dibesar-besarkan dan menunjukkan bahwa ini bukan tentang pengawasan dan keseimbangan, tetapi lebih tentang pembalasan setelah dikeluarkannya Partai Palang Pracharath dari pemerintahan.

Ini hanya gangguan bagi pemerintah pada tahap ini dan kita harus menunggu dan melihat apakah keadaan akan berubah menjadi buruk," imbuh dia. ST/Bloomberg/I-1