Piutang Negara dari BLBI Wajib Ditagih

Sedangkan yang diterima obligor nilainya triliunan rupiah dan tidak pernah ada pembahasan soal ini antara Presiden dan DPR apalagi secara tertulis.

Guru Besar Ilmu Hukum Perdata Universitas Airlangga Surabaya, Lucianus Budi Kagramanto, yang dimintai pendapatnya, Kamis (10/9), mengatakan dalam kondisi menjelang resesi seperti sekarang, pemerintah layak mencari pemasukan untuk menutupi kekurangan anggaran, terutama sumber pemasukan potensial seperti piutang BLBI yang telah lama terabaikan.

"Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, apalagi terancam resesi, sangat layak ditagih utang-utang seperti BLBI dan lainnya. Meskipun sudah lama sekali, utang-utang ini perlu dikejar pokok dan bunganya sesuai kesepakatan yang mereka tanda tangani dalam Master of settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master of Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)," kata Lucianus.

Dengan anggaran yang minus, sangat wajar, kata Lucianus, mengoptimalkan berbagai upaya untuk mendapat pemasukan, karena rakyat dalam krisis pandemi sudah sangat terbebani, sementara sulit mengharapkan pajak.

Sebagai informasi, dalam klausul MRNIA disebutkan untuk pokok utang yang tidak dibayar oleh obligor dikenakan bunga 2 persen per bulan dengan bunga majemuk. Kalau tidak berbunga majemuk saja selama 22 tahun sudah mencapai 258 persen.
Halaman Selanjutnya....